Bukan Cuma Dapur, BGN Bongkar Titik Rawan Keracunan MBG: Ayam, Telur hingga Daging Jadi Sorotan

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat rantai pasok bahan baku setelah mengevaluasi sejumlah kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono mengungkap, makanan yang rusak menjadi salah satu faktor yang ditemukan, terutama pada lauk berbasis protein hewani.

Menurut Sudaryono, bahan yang menjadi perhatian antara lain ayam, telur, ikan, daging, serta berbagai produk olahannya. Komoditas tersebut dinilai membutuhkan penanganan khusus karena sebagian besar merupakan bahan pangan segar yang memiliki risiko lebih tinggi apabila kualitas dan penyimpanannya tidak terjaga.

Sudaryono menyampaikan temuan tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026). "Kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk. Lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan lain sebagainya dengan olahan-olahannya," kata Sudaryono.

Temuan tersebut membuat pengawasan MBG tidak cukup hanya dilakukan ketika makanan sudah selesai dimasak. BGN juga mulai menaruh perhatian pada tahap sebelum bahan masuk ke dapur, termasuk kualitas barang yang diterima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sudaryono menegaskan kualitas bahan baku menjadi salah satu titik penting dalam keamanan makanan. Menurutnya, proses memasak yang dilakukan sesuai prosedur tetap tidak akan menghilangkan persoalan apabila bahan yang digunakan sudah dalam kondisi tidak layak.

"Maka penting, ya kami tadi sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti bener. Mau masaknya bener kalau bahan bakunya sudah busuk ya tetep aja orang akan keracunan," ujarnya.

Karena itu, BGN melakukan pencatatan terhadap bahan yang diterima setiap dapur MBG. Langkah tersebut diarahkan agar proses penerimaan barang dapat ditelusuri, termasuk dari mana bahan berasal dan bagaimana kualitasnya ketika sampai di SPPG.

Pengawasan tersebut terutama diarahkan pada komoditas protein hewani. BGN sebelumnya juga menyatakan akan memprioritaskan tujuh komoditas dalam sistem pengadaan bahan baku MBG, termasuk ayam, telur, daging, ikan, beras, minyak goreng, dan susu.

Untuk memperkuat sistem tersebut, BGN menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku MBG. Sistem ini dirancang agar pemerintah dapat memantau pemasok, harga barang, transaksi, hingga aspek perpajakan dalam proses pengadaan.

Sudaryono mengatakan sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi celah dalam pengadaan bahan pangan, termasuk persoalan perbedaan antara kualitas yang dibeli dengan barang yang akhirnya diterima dapur. "Supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini yang special handling ini betul-betul kualitasnya bener, dibeli dengan harga yang bener, tidak ada markup. Jangan sampai beli katanya beli harga, beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D gitu misalnya," katanya.

Dengan sistem pengadaan yang lebih terintegrasi, BGN dapat memiliki data yang lebih jelas mengenai pemasok dan harga bahan baku. Sistem tersebut juga diharapkan membuat alur pembelian lebih mudah ditelusuri apabila kemudian ditemukan masalah pada kualitas makanan yang telah dikonsumsi penerima manfaat.

Langkah pembenahan rantai pasok itu berjalan bersamaan dengan evaluasi terhadap dapur MBG. Sebelumnya, BGN menyebut sekitar 80–90 persen kasus gangguan kesehatan yang dipetakan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP, termasuk penyimpanan, penerimaan bahan, suhu, serta batas waktu konsumsi.

Artinya, persoalan keamanan pangan MBG yang ditemukan BGN mencakup beberapa tahapan sekaligus. Kualitas bahan baku, proses penerimaan barang, penyimpanan, pengolahan, suhu makanan, hingga batas waktu konsumsi menjadi bagian dari rantai yang harus dikendalikan agar makanan yang sampai ke penerima manfaat tetap aman.

Baca Juga: BGN Larang Susu Berperisa dan Kental Manis di Menu MBG, DPR Minta Pengawasan Diperketat

BGN juga mengambil langkah administratif terhadap dapur yang dianggap tidak memenuhi ketentuan. Sebelumnya, BGN menutup sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dilakukan investigasi dan evaluasi.

Sudaryono menegaskan dapur yang telah disuspend harus melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Jika tidak ada perbaikan, operasional dapur tersebut dapat dihentikan secara permanen.

"Kalau nggak memenuhi syarat, udah kami suspend enggak diperbaiki kami tutup permanen," tegas Sudaryono.

Pembenahan rantai pasok menjadi penting karena skala program MBG membuat kebutuhan bahan pangan berlangsung setiap hari dalam jumlah besar. Dengan memperketat pemasok sekaligus mencatat harga dan transaksi, BGN berupaya memastikan bahan yang masuk ke dapur bukan hanya tersedia dalam jumlah cukup, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Pada akhirnya, persoalan keamanan MBG tidak berhenti pada bagaimana makanan dimasak di dapur. Dari bahan yang dibeli, pemasok yang dipilih, kondisi barang ketika diterima, penyimpanan, pengolahan hingga makanan dikonsumsi, setiap tahap menjadi bagian yang menentukan apakah program tersebut benar-benar aman bagi penerima manfaat.