Rotasi Pejabat Era Purbaya Mau Dibatalkan, Dua Dirjen Kemenkeu Ajukan Keberatan

Perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan era Purbaya Yudhi Sadewa kini berpotensi dibatalkan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa permintaan pembatalan yang diajukan dua direktur jenderal tengah dibahas di internal Kemenkeu.

Permintaan tersebut datang dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Keduanya meminta agar perombakan yang dilakukan Purbaya pada 10 September 2026 ditunda atau dibatalkan.

Suahasil belum memastikan apakah seluruh keputusan rotasi tersebut nantinya benar-benar dibatalkan. Ia memilih meminta publik menunggu sampai pembahasan internal Kemenkeu menghasilkan keputusan final.

“Sudah itu, lagi dibicarakan kayaknya,” ujar Suahasil saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ketika kembali ditanya mengenai kepastian pembatalan, Suahasil menjawab, “Nanti aja, kalau sudah jadi.”

Di balik permintaan tersebut, terdapat persoalan yang sebelumnya disorot Bimo mengenai sejumlah nama dalam daftar perombakan. Bimo menyebut ada nama-nama yang menurutnya “ajaib” karena tidak mengikuti proses assessment talent management.

Menurut Bimo, rotasi pada dasarnya merupakan bagian dari usulan internal. Namun, ia mempertanyakan masuknya beberapa nama yang disebut tidak melalui tahapan penilaian yang telah dijalani pejabat lainnya.

“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo saat ditemui di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026). Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan Bimo bersama Djaka meminta proses perombakan ditunda atau dibatalkan.

Bimo menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan di internal karena ada pejabat yang telah menjalani proses assessment, ujian, dan talent management. Ia mengatakan perlakuan berbeda terhadap proses tersebut dapat memberikan sinyal yang kurang baik bagi pejabat lain yang mengikuti seluruh tahapan.

“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegas Bimo.

Bimo juga pernah menjelaskan bahwa pejabat yang dinilai tidak memenuhi proses yang dipersyaratkan dapat dibatalkan dari daftar rotasi. Mereka kemudian disebut akan dikembalikan ke posisi semula, sementara pejabat lain yang memenuhi proses tetap menjalankan keputusan rotasi.

Perombakan tersebut sebelumnya dilakukan Purbaya ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kamis (10/9/2026). Kebijakan itu mencakup ratusan pejabat dan mayoritas menyasar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Posisi yang terkena perombakan juga tidak hanya satu jenjang jabatan. Penataan tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi noneselon Kemenkeu.

Persoalan kemudian berlanjut setelah Suahasil menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Suahasil sebelumnya menyatakan akan melihat terlebih dahulu keputusan menteri yang menjadi landasan perombakan tersebut sebelum menentukan tindak lanjutnya.

Sementara itu, Bimo menyebut rotasi yang dilakukan pada dasarnya merupakan rotasi biasa. Ia mengatakan persoalan tersebut masih akan dibahas secara internal sehingga dirinya belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai keputusan akhirnya.

Baca Juga: Purbaya Disebut Dungu Soal Wacana Dividen Danantara Rp120 Triliun

Ketika ditanya mengenai sosok yang disebutnya sebagai “nama ajaib”, Bimo tidak mengungkap identitasnya. Ia justru menjawab sambil bergurau, “Ajaib, ajaib, ajaib, ajaib.”

Permintaan pembatalan ini dengan demikian bukan berarti seluruh rotasi era Purbaya sudah resmi dibatalkan. Hingga pernyataan Suahasil pada 18 September 2026, status kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan internal Kemenkeu.

Keputusan akhir nantinya akan menentukan apakah seluruh perombakan tetap berlaku atau hanya sebagian nama yang mengalami perubahan. Yang menjadi sorotan saat ini adalah bagaimana Kemenkeu menindaklanjuti keberatan dua dirjen terhadap nama-nama yang disebut tidak mengikuti proses assessment talent management tersebut.