Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Ini Alasan Purbaya 'Tak Percaya' Data Desil

Ini Alasan Purbaya 'Tak Percaya' Data Desil Kredit Foto: Cita Auliana
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebelu akhirnya dicopot dari posisinya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menunda penggunaan data kemiskinan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga akurasinya teruji di lapangan.

Keputusan tersebut disampaikan Purbaya saat menanggapi keluhan masyarakat yang mendadak masuk dalam klasifikasi desil 9 dan 10 sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan maupun subsidi. Hal itu disampaikan dalam siniar (podcast) Periskop ID yang tayang 14 September 2026.

Purbaya menegaskan data tersebut belum akan langsung diterapkan karena proses pembaruannya masih berlangsung. Ia mempertanyakan munculnya perubahan klasifikasi di tengah proses pembaruan data yang belum selesai.

Untuk memastikan kualitas data, Kementerian Keuangan akan melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum menjadikannya sebagai dasar kebijakan. Purbaya menyebut pengujian dapat dilakukan melalui uji petik terhadap 1.000 titik dan 1.000 KTP untuk melihat kesesuaian klasifikasi desil dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembaruan data BPS. Purbaya menyebut Kemenkeu telah menyetujui tambahan anggaran sensus dan perbaikan data BPS sebesar Rp7 triliun. Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPS disebut mencapai Rp9 triliun.

Purbaya menegaskan kualitas data harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah menggunakannya untuk menentukan penerima bansos maupun subsidi. Jika hasil pengujian menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang tinggi, pemerintah tidak akan memaksakan penggunaan data baru.

Baca Juga: Sebelum Kena Resuffle, Begini Rencana Purbaya untuk Kelas Menengah

Ia bahkan membuka kemungkinan untuk kembali menggunakan basis data lama apabila hasil pembaruan justru menunjukkan kualitas yang lebih buruk. Menurut Purbaya, data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga tidak boleh diterapkan sebelum kualitasnya dipastikan.

Dengan pendekatan tersebut, Purbaya memilih melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menjadikan data desil terbaru sebagai basis penyaluran bansos dan subsidi.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait: