Purbaya Dipecat via Telepon Padahal Sedang Jalankan Tugas Negara, Pakar Komunikasi: Sangat Tidak Etis dan Problematik

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan tak hanya mengejutkan publik dari sisi pergeseran posisi strategis di kabinet, tetapi juga memicu polemik tajam terkait tata cara pemberhentiannya.

Purbaya diketahui harus meninggalkan rapat penting di parlemen usai menerima panggilan telepon. Beberapa jam setelahnya, Presiden Prabowo Subianto langsung melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Sehari berselang, Purbaya mengonfirmasi kepada wartawan bahwa kabar pemberhentiannya itu ia terima melalui sambungan telepon dari Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi.

Merespons soal itu, Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) Prof. Maulina Pia Wulandari angkat bicara. Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat dari kacamata etika komunikasi kepemimpinan (leadership communication), bukan sekadar hak prerogatif presiden.

"Saya tidak mempersoalkan kewenangan Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan seorang menteri. Itu merupakan kewenangan Presiden. Yang saya kritisi adalah cara pemberhentian tersebut dikomunikasikan," tegas Pia.

Ia menilai memberitahukan akhir masa jabatan melalui telepon terlebih saat pejabat bersangkutan tengah menjalankan tugas resmi negara adalah sebuah tindakan yang sangat problematik.

"Bagi saya, memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalankan tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis. Kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghilangkan kewajiban seorang pemimpin untuk tetap menghormati martabat orang yang dipimpinnya," urainya.

Lebih jauh, Pia menjelaskan bahwa dalam perspektif komunikasi kepemimpinan, publik tidak hanya fokus pada "apa" keputusan yang diambil, tetapi "bagaimana" keputusan itu disampaikan.

Sikap dan cara komunikasi seorang pemimpin akan menghasilkan pesan simbolik mengenai cara kekuasaan digunakan dan bagaimana manusia di dalam struktur tersebut diperlakukan.

"Ketika seorang pejabat masih menjalankan tugas negara kemudian mengetahui pemberhentiannya melalui telepon, publik tidak hanya melihat sebuah pergantian jabatan. Publik juga membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia," paparnya.

Kekhawatiran terbesar dari fenomena ini, menurut Pia, adalah potensi normalisasi. Pemimpin tertinggi tidak hanya memproduksi kebijakan, tetapi perilakunya menjadi teladan yang membentuk persepsi publik tentang standar kewajaran.

"Yang saya khawatirkan bukan hanya apa yang terjadi kepada seorang menteri hari ini. Ketika praktik komunikasi dari pucuk kepemimpinan dianggap wajar, cara tersebut berpotensi memperoleh pembenaran dan ditiru pada tingkat kepemimpinan lainnya baik di pemerintahan, perusahaan, organisasi, bahkan di level institusi pendidikan seperti universitas," wanti-wanti Pia.

"Jika ini bisa terjadi pada seorang Menteri, maka ini juga akan mudah terjadi pada seseorang yang levelnya lebih rendah seperti saya," pungkasnya menutup kritik.