Tak Hanya Suntik Dana, BPJS Watch Soroti Biaya Layanan dan Fraud JKN

BPJS Watch menilai penguatan keuangan BPJS Kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan tambahan likuiditas. Pengendalian biaya melalui langkah promotif dan preventif serta pengawasan terhadap fraud layanan kesehatan dinilai perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan pengendalian biaya perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga penerimaan dan likuiditas program JKN. Menurutnya, langkah promotif dan preventif dapat menekan kebutuhan terhadap layanan kuratif yang membutuhkan biaya lebih besar.

“Dari sisi yang kedua adalah untuk pembiayaan, itu kendali biaya. Kendali biaya itu pencegahan promotif preventif yang memang diharapkan kuratifnya turun,” kata Timbul kepada Warta Ekonomi, Selasa (29/9/2026).

Menurut Timbul, pendekatan tersebut membutuhkan proses dan tidak dapat langsung menurunkan biaya kesehatan. Literasi kesehatan, edukasi, pencegahan, hingga pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar risiko penyakit dapat ditekan sebelum membutuhkan pengobatan.

“Tapi memang dia tidak simsalabim, ini harus terus diupayakan sehingga literasi edukasi, pencegahan, cek kesehatan gratis, itu bisa menurunkan pembiayaan,” ujarnya.

Selain pencegahan penyakit, BPJS Watch menyoroti perlunya pengawasan terhadap praktik fraud yang berpotensi meningkatkan biaya layanan kesehatan.

Timbul mencontohkan tindakan persalinan melalui operasi caesar yang menurutnya perlu diberikan berdasarkan indikasi medis. Ia menilai tindakan medis harus sesuai dengan kebutuhan pasien agar pembiayaan tidak meningkat akibat layanan yang tidak diperlukan.

“Misalnya tentang operasi cesar yang harusnya peroleh persalinan biasa, indikasi medisnya persalinan biasa, ya harus sesuai indikasi medis, persalinan biasa. Jangan diarahkan kepada cesar yang harganya lebih mahal,” kata Timbul.

Baca Juga: BPJS Watch Dorong Iuran PBI Naik dan Tunggakan JKN Dihapus

Baca Juga: Dapat Suntikan Rp20 Triliun, BPJS Kesehatan Masih Dibayangi Defisit Rp2 Triliun Tiap Bulan

Menurutnya, tindakan yang tidak sesuai dengan indikasi medis dapat meningkatkan biaya layanan kesehatan. Karena itu, pengawasan terhadap pemberian layanan menjadi bagian penting dalam pengendalian pembiayaan JKN.

“Demikian juga dengan fraud-fraud lainnya yang memang akhirnya meningkatkan pembiayaan kesehatan. Ini kan tentunya yang harus kita dorong supaya ada kendali biaya seperti itu,” ujarnya.

Timbul menilai pengendalian biaya perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN. Dengan demikian, upaya menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan tidak hanya dilakukan dari sisi penerimaan, tetapi juga melalui pengendalian pengeluaran.

Langkah tersebut mencakup penguatan pencegahan penyakit, peningkatan literasi dan edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, serta pengawasan layanan untuk memastikan pembiayaan berjalan sesuai kebutuhan medis.