Perang Dagang hingga Proteksionisme Ancam Sawit Indonesia, Ini Respons GAPKI

Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perubahan peta perdagangan global, perang dagang, proteksionisme, hingga perbedaan standar keberlanjutan antarnegara. Kondisi tersebut diperkirakan menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam The 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2027 Price Outlook.

Konferensi yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 11–13 November 2026 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, itu mengangkat tema “Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience”.

Tema tersebut menyoroti posisi sawit Indonesia di tengah dunia yang semakin terfragmentasi secara ekonomi dan geopolitik. Perubahan kebijakan perdagangan dan tuntutan keberlanjutan dinilai ikut menentukan daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan kondisi global saat ini membuat pelaku industri perlu membaca kembali arah perdagangan dan pasar sawit. Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ekspor, tetapi juga menyentuh posisi sawit dalam ketahanan pangan dan energi.

“Dunia saat ini semakin terfragmentasi, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Melalui IPOC 2026, kami ingin membahas bagaimana industri sawit Indonesia dapat tetap tangguh, dan justru menjadi bagian dari solusi bagi ketahanan pangan dan energi, baik di dalam negeri maupun global,” ujar Eddy di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Indonesia sendiri memiliki posisi penting dalam pasar minyak sawit global. Selain menjadi salah satu pemasok utama minyak nabati dunia, sawit memiliki peran besar di dalam negeri karena menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai produk pangan olahan.

Perannya juga semakin terkait dengan sektor energi melalui pengembangan biodiesel. Di sisi lain, industri sawit menjadi salah satu sumber devisa ekspor nonmigas dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perkebunan, termasuk petani sawit rakyat.

Karena itu, perubahan aturan perdagangan maupun kebijakan energi di negara-negara tujuan ekspor dapat berdampak langsung terhadap industri dalam negeri. Persoalan keberlanjutan juga semakin penting seiring munculnya standar dan regulasi berbeda di berbagai pasar.

Sejumlah isu tersebut akan dibahas dalam IPOC 2026 melalui beberapa sesi yang mencakup ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan transisi energi, perdagangan dan geopolitik, serta prospek ekonomi dan tren pasar.

Dari sisi kebijakan ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan menyampaikan pandangan mengenai peran industri kelapa sawit dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy akan membahas kaitan sawit dengan strategi ketahanan pangan dan energi.

Isu regulasi perdagangan juga menjadi perhatian, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang selama ini menjadi salah satu tantangan akses pasar bagi komoditas sawit Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno dijadwalkan membahas implementasi EUDR dan kesiapan Indonesia menghadapi regulasi tersebut.

Dari sisi energi, pembahasan akan diarahkan pada perkembangan biodiesel dan perannya dalam ketahanan energi nasional. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Eddy Abdurrachman serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjadi bagian dari pembicara yang membahas isu tersebut.

Sementara itu, perspektif perdagangan global akan melihat bagaimana perang dagang, proteksionisme, serta rivalitas geopolitik memengaruhi perdagangan minyak nabati. Sejumlah pembicara dari lembaga riset, perbankan, perusahaan komoditas, dan organisasi industri akan memberikan pandangan mengenai perubahan pasar di Asia, China, India, Pakistan, hingga pasar global.

Baca Juga: Kadin Ungkap Empat Pekerjaan Rumah Industri Sawit

Baca Juga: Berisiko Hambat Ekspor, Regulasi Sawit Diminta Tak Tertinggal dari Inovasi Produk Hilir

Perhatian juga diarahkan pada prospek harga minyak sawit dan minyak nabati pada 2027. Analis senior minyak nabati Dorab Mistry dari Godrej International dijadwalkan kembali hadir untuk memberikan proyeksi harga di tengah berbagai tekanan yang dihadapi pasar.

Selain faktor geopolitik, prospek permintaan dari negara-negara konsumen besar akan menjadi bagian penting dalam membaca arah pasar. Perubahan kebijakan energi, konsumsi pangan, hingga perkembangan biofuel berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan minyak nabati global.

Ketua Panitia IPOC 2026 Suryanto Bun mengatakan konferensi tahun ini dirancang untuk mempertemukan perspektif pemerintah, pelaku usaha, analis, investor, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara.

“Kami merancang IPOC 2026 agar peserta mendapatkan gambaran yang utuh, mulai dari kebijakan pemerintah, dinamika geopolitik dan perdagangan, hingga proyeksi harga 2027,” ujar Suryanto.

Menurut dia, pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku industri dalam menentukan strategi menghadapi perubahan pasar.

IPOC 2026 juga akan dilengkapi pameran yang menampilkan teknologi, produk, dan layanan pendukung industri sawit dari sektor hulu hingga hilir. Rangkaian acara turut mencakup agenda networking yang mempertemukan pelaku usaha dengan mitra dan pemangku kepentingan dari berbagai negara.

Memasuki penyelenggaraan ke-22, forum tersebut menempatkan industri sawit bukan sekadar sebagai komoditas ekspor, tetapi sebagai bagian dari isu yang lebih luas, mulai dari ketahanan pangan dan energi hingga posisi Indonesia dalam perubahan arsitektur perdagangan global.