'Saya Sampai Puasa Daud demi Bayar Sekolah Anak' Curhatan Warganet Usai Survei CELIOS Jadi Sorotan

Publik tengah menyoroti temuan terbaru survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dirilis bersama Tim Kabinet Bayangan pada Minggu (11/10/2026).

Survei tersebut menunjukkan sebanyak 75 persen responden mengaku merasa stres menghadapi kebijakan pemerintah. Sementara itu, 67 persen responden secara spesifik mengaku mengalami stres terhadap perilaku atau gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Jurnalis Dandhy Laksono turut menyoroti hasil survei tersebut. Ia menyindir bahwa seorang pemimpin semestinya menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat, bukan justru menjadi sumber stres.

"Pemimpin sumber inspirasi X. Pemimpin sumber stres," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (13/10).

Pernyataan tersebut mendapat respons dari seorang warganet dengan akun @firva*** yang mengaku merasakan beban hidup semakin berat dalam beberapa waktu terakhir.

"Iya mas, rasanya kehadiran mereka bukan meringankan beban rakyat justru sebaliknya harga bahan pokok merangkak naik, pengangguran meroket, pungutan aneka rupa bermunculan, saya sudah pada tahap berhemat dgenan puasa daud agar bisa bayar anak sekolah, bayar pkb motor dan pbb rumah," tegasnya.

Sebagai informasi, laporan evaluasi bertajuk "Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran" tersebut menghimpun persepsi dari 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Baca Juga: Survei Sebut 75 Persen Responden Stres Hadapi Kebijakan Pemerintah, Rocky Gerung Diminta Buka Suara

“Ini ditanyakan kepada masyarakat umum, 1.142 responden. Jawabannya, 75 persen merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan secara spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto,” Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, saat memaparkan temuan kuesioner tersebut secara daring.

Riset itu juga menyebut tingkat kecemasan responden berkaitan dengan berbagai persoalan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga persoalan penegakan hukum dan perpajakan.