10 November Tentukan Nasib Wapres, Jubir Gerindra: Ini Bukan Hanya Seorang Gibran

Juru bicara Partai Gerindra Sugiyat Santoso menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan ini tidak berkaitan dengan figur Gibran. 

Sugiyat, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menanggapi pernyataan pakar komunikasi Ade Armando, yang sebelumnya mengatakan kubu Gibran akan menerima apa pun keputusan DPR. Menurut Sugiyat, diskusi tidak seharusnya bergeser ke soal pribadi.

“Ini bukan dalam konteks seorang Gibran,” ujar Sugiyat dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia, 7 November 2026. “Ketika ada wakil presidennya, siapa pun namanya, ada putusan MA yang mengatakan syarat dia sebagai wapres itu tidak sah, ini putusan tertinggi, harus diproses.”

Sugiyat menyebut putusan MA tidak boleh dibiarkan. “Kalau kita biarkan putusan ini, tinggal nanti mekanismenya bagaimana,” katanya. “Kalau kita biarkan, kita tidak negara hukum.”

Ia menegaskan bahwa hasil di DPR belum tentu sesuai harapan pihak mana pun. “Kalau dibawa ke DPR, ya bisa saja nanti keputusan DPR tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Feri Amsari, bisa. Tapi ini ada putusan Mahkamah Agung yang harus kita follow up,” ujarnya, merujuk pada pakar hukum tata negara Feri Amsari yang juga hadir di forum.

Sebelumnya, ia juga mengatakan Gibran belum tentu kalah di DPR. “Kalaupun kalah ya terima juga, karena itu keputusan hukum tata negara kita,” kata Sugiyat.

Sugiyat menilai putusan MA lebih kuat daripada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dijadikan dasar langkah politik di DPR. Gugatan di MK, katanya, tidak diterima karena pemohon tidak memiliki legal standing.

Sugiyat mengingatkan bahwa putusan MA terbit saat DPR tidak dalam masa reses, dan DPR mulai bersidang pada 10 November. Ia mengaku mendengar informasi bahwa sejumlah anggota lintas partai berencana mengajukan hak menyatakan pendapat.