Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        BPKH Pasang Target Imbal Hasil Dana Haji 7%, DPR Incar 10%

        BPKH Pasang Target Imbal Hasil Dana Haji 7%, DPR Incar 10% Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komisi VIII DPR RI membuka peluang peningkatan nilai manfaat pengelolaan dana haji hingga mencapai dua digit atau minimal 10%. Target tersebut menjadi salah satu hal yang ingin didorong DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

        Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, peningkatan nilai manfaat perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan regulasi pengelolaan dana haji. Menurutnya, revisi undang-undang diharapkan dapat membuka ruang bagi BPKH untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan dana jemaah tanpa mengabaikan aspek keamanan dan keberlanjutan.

        Marwan menilai, target imbal hasil sebesar 7% yang diajukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk 2027 saja masih membutuhkan pembuktian melalui perhitungan yang jelas. Karena itu, DPR ingin memastikan terlebih dahulu kemampuan BPKH dalam mencapai target tersebut sebelum mendorong peningkatan yang lebih tinggi.

        "Menuju revisi undang-undang, bisa saja kita berharap nilai manfaatnya mencapai dua digit, paling tidak 10%, bukan 7%. Akan tetapi, jika bicara 7% saja tidak ketemu angka perolehannya, tentu target dua digit itu untuk berangan-angan pun tidak sanggup," ujar Marwan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama BPKH, Senin (16/11/2026).

        Baca Juga: Komisi III DPR Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Minta Server dan Alat Sadap Aparat Diaudit

        Adapun dalam usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027, BPKH menargetkan perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun dengan tingkat imbal hasil 7%. Target tersebut meningkat dibandingkan nilai manfaat 2026 sebesar Rp12,307 triliun dan imbal hasil 6,72%.

        Marwan mengatakan, Komisi VIII belum memberikan persetujuan terhadap RKAT 2027 karena masih perlu mendalami sejumlah asumsi dan indikator yang digunakan BPKH. DPR akan melakukan pembahasan internal dengan melibatkan tenaga ahli untuk menguji kelayakan target keuangan tersebut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
        Editor: Istihanah

        Bagikan Artikel: