Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Peran Megawati, Konstitusi vs Rakus Kekuasaan

        Peran Megawati, Konstitusi vs Rakus Kekuasaan Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Dalam dinamika politik dan kekuasaan saat ini, kita tidak boleh melupakan peran Megawati Soekarnoputri dalam menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Sikap tersebut penting dicatat sebagai bagian dari upaya mempertahankan konstitusi dan membatasi kekuasaan.

        Wacana tiga periode mencuat pada 2019 dan kembali menguat pada 2021 hingga 2022. Sejumlah pihak mengusulkan perubahan masa jabatan presiden dengan berbagai alasan, mulai dari tingginya popularitas Presiden Joko Widodo hingga anggapan bahwa kepemimpinannya masih dibutuhkan masyarakat. Di tengah perdebatan itu, muncul kekhawatiran bahwa gagasan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengubah ketentuan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.

        Secara formal, perubahan masa jabatan presiden hanya dapat dilakukan melalui perubahan UUD 1945 oleh MPR. Karena itu, wacana amendemen menjadi isu penting dalam dinamika politik saat itu. Saya menjadi anggota Komite Kajian Ketatanegaraan yang beranggotakan mantan anggota DPR dari berbagai partai, intelektual, dan guru besar dari berbagai bidang. Dalam pengalaman saya, wacana perubahan konstitusi tersebut berkembang serius pada 2023–2024. Saya melihat adanya konfigurasi politik yang berpotensi memudahkan perubahan aturan apabila kekuatan partai-partai di parlemen mendukungnya.

        Dalam situasi tersebut, sikap Megawati menjadi penting. Ketua Umum PDI Perjuangan itu secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap penambahan masa jabatan presiden. Pada peringatan HUT ke-50 PDIP, 10 Januari 2023, Megawati menegaskan bahwa masa jabatan presiden cukup dua periode. Ia menyampaikan bahwa aturan yang telah disepakati bersama harus dihormati.

        Sikap tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan politik partai tidak selalu harus mengikuti konfigurasi kekuasaan yang sedang dominan. PDIP, sebagai partai dengan kekuatan politik besar, memiliki posisi strategis dalam dinamika pembahasan konstitusi. Penolakannya terhadap gagasan tiga periode menjadi salah satu faktor politik yang mempersempit ruang bagi wacana tersebut.

        Pada Oktober 2023, politikus PDIP Adian Napitupulu juga berbicara mengenai keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Dalam pernyataannya, ia mengaitkan ketegangan tersebut dengan perbedaan sikap mengenai wacana tiga periode. Sementara itu, Puan Maharani membantah bahwa Jokowi pernah secara langsung meminta Megawati mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

        Di sisi lain, Jokowi beberapa kali menyatakan penolakannya terhadap wacana tiga periode. Pada 2019, ia menyebut pihak yang mengusulkan gagasan tersebut mungkin ingin mencari muka, menampar muka, atau menjerumuskannya. Pada Maret 2021, ia kembali menyatakan tidak memiliki niat maupun minat untuk menjadi presiden tiga periode.

        Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bagian dari catatan sejarah politik yang perlu dibaca secara utuh. Namun, bagi saya, persoalan tiga periode tidak cukup dipahami hanya melalui pernyataan terbuka para aktor politik. Kita juga perlu mencermati konfigurasi kekuasaan, dukungan partai politik, serta berbagai upaya yang muncul untuk mengubah aturan konstitusi. Di sinilah pentingnya menguji konsistensi antara pernyataan politik dan tindakan nyata.

        Bagi saya, peran Megawati dalam persoalan ini layak dicatat dalam sejarah. Ia menunjukkan komitmen terhadap demokrasi konstitusional dengan menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat. Sikap tersebut juga memperlihatkan bahwa kepentingan institusional partai dapat berjalan seiring dengan kepentingan nasional.

        Megawati sendiri pernah mengikuti pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan kalah dalam putaran kedua. Ia kemudian mengakhiri masa jabatannya melalui proses pergantian pemerintahan yang konstitusional. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998.

        Konsolidasi demokrasi Indonesia memang tidak berlangsung tanpa persoalan. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan tetap menghadapi kritik masyarakat, tetapi pergantian kekuasaan berlangsung melalui mekanisme pemilihan umum. Sementara itu, pada masa Jokowi, popularitas politik yang tinggi berjalan beriringan dengan berbagai kontroversi mengenai kualitas demokrasi, independensi institusi, dan konsistensi penegakan konstitusi.

        Perbedaan antara popularitas dan komitmen terhadap demokrasi konstitusional perlu menjadi pelajaran. Seorang pemimpin dapat memperoleh dukungan publik yang besar, tetapi dukungan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang kekuasaan di luar batas konstitusi. Demokrasi bukan sekadar soal siapa yang paling populer, melainkan juga tentang kesediaan setiap pemegang kekuasaan tunduk pada aturan.

        Karena itu, kita tidak boleh mudah terbuai oleh pernyataan politik yang terdengar meyakinkan. Politik memang sarat strategi dan komunikasi. Namun, publik harus tetap menguji setiap pernyataan berdasarkan tindakan, kebijakan, dan konsekuensi politiknya.

        Pada 5 Agustus 2024, Megawati kembali menyampaikan peringatan mengenai bahaya penambahan masa jabatan presiden. Sikap tersebut memperkuat pesan yang sebelumnya telah disampaikan pada HUT ke-50 PDIP: pembatasan masa jabatan presiden merupakan prinsip konstitusional yang harus dipertahankan.

        Peristiwa ini merupakan bagian penting dari sejarah konsolidasi demokrasi Indonesia. Pergantian presiden semestinya berlangsung melalui keputusan pemilih, bukan melalui perubahan aturan yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan seseorang. Konstitusi harus menjadi batas bagi siapa pun yang memegang jabatan tertinggi negara.

        Kesimpulannya, Megawati telah menunjukkan sikap politik yang penting dalam mempertahankan pembatasan masa jabatan presiden. Perannya patut dicatat sebagai bagian dari sejarah perjuangan menjaga demokrasi konstitusional. Pada akhirnya, pertarungan antara konstitusi dan kepentingan kekuasaan bukan hanya persoalan dua tokoh politik, melainkan ujian bagi seluruh institusi demokrasi Indonesia.

        Kekuasaan boleh berganti, popularitas boleh naik dan turun, tetapi konstitusi tidak boleh tunduk pada kehendak siapa pun. Itulah pelajaran terpenting dari polemik tiga periode.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: