Kredit Foto: Istimewa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Jakarta mengungkap sejumlah tantangan dalam penerbitan obligasi daerah, mulai dari proses regulasi yang berlapis hingga kesiapan proyek dan kepastian sumber pembayaran utang.
Meski telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), obligasi daerah hingga kini belum berhasil direalisasikan di Indonesia.
Hal tersebut dibahas dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.
Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK, I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK berada pada tahap akhir proses penerbitan obligasi daerah. Sebelum masuk ke tahap pengawasan pasar modal, pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan dan memperoleh persetujuan dari berbagai instansi.
“Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir,” ujar Made Bagus.
Menurut dia, pemerintah daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, serta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
Tahapan tersebut diperlukan untuk mengkaji dampak penerbitan utang terhadap kondisi fiskal daerah sekaligus mencegah beban utang yang berlebihan.
Sebagai regulator pasar modal, OJK berfokus pada pemenuhan aspek hukum dan perlindungan investor publik. Salah satunya melalui kewajiban keterbukaan informasi secara memadai dalam dokumen prospektus.
Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dan telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Bank Jakarta Dorong Obligasi Berbasis Pendapatan Proyek
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menilai salah satu tantangan penerbitan obligasi daerah adalah kekhawatiran terhadap beban pembayaran utang yang dapat membebani APBD rutin, terutama ketika terjadi pergantian kepala daerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Agus mendorong agar obligasi daerah menggunakan skema berbasis pendapatan proyek atau revenue bond. Dengan demikian, pembayaran kewajiban berasal dari hasil pengelolaan proyek produktif, bukan bergantung pada alokasi APBD rutin.
Contoh proyek yang dapat dikembangkan antara lain fasilitas rumah sakit dan infrastruktur transportasi yang memiliki potensi pendapatan.
“Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut,” ungkap Agus.
Agus juga menekankan tiga hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah agar penerbitan obligasi dapat berjalan.
Pertama, pemerintah daerah harus menempatkan obligasi sebagai tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar pengganti anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Kedua, daerah perlu menyiapkan daftar proyek atau pipeline yang layak dibiayai (bankable), sehingga memiliki prospek keuangan yang jelas.
Ketiga, diperlukan satu atau dua proyek percontohan (pilot project) agar pemerintah daerah memiliki acuan dalam menerbitkan obligasi daerah.
Sinergi antara regulator, pemerintah, dan perbankan daerah diharapkan dapat mempercepat realisasi instrumen pembiayaan tersebut. Terlebih, Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah telah diserahkan MPR RI kepada DPR RI sebagai salah satu upaya mendorong penguatan landasan hukum.
Melalui langkah tersebut, obligasi daerah diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan tetap menjaga akuntabilitas dan perlindungan investor.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: