Jakarta Tak Becus Urus Karhutla, Elite Malaysia Dorong Adanya Satgas Khusus Masuk ke Hutan Indonesia
Kredit Foto: Istimewa
Mantan Menteri Keuangan Malaysia/Akuntan Senior, Lim Guan Eng mendesak pemerintah negaranya untuk segera menginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) lintas negara permanen guna menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ekstrem tersebut diusulkan sebagai solusi apabila hal tersebut tak kunjung bisa diatasi oleh Indonesia.
Dilansir dari Malay Mail, Kamis (19/11/2026), Lim menekankan bahwa satuan tugas lintas negara yang dibentuk secara permanen tersebut tidak cukup hanya menjalankan fungsi koordinasi diplomatik.
Baca Juga: Prabowo Tak Perlu Malu Minta Maaf ke Singapura Terkait Kabut Asap, Begini Wejangan Dino Patti Djalal
Lebih jauh, ia mengusulkan agar tim khusus gabungan tersebut diberikan kewenangan operasional untuk memasuki kawasan hutan di Indonesia. Hal itu guna melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran secara langsung di lapangan.
Menurut pandangannya, kehadiran satgas permanen dengan kewenangan lintas batas sangat krusial untuk memutus siklus bencana kabut asap yang nyaris berulang setiap tahun.
Ia menilai penanganan kebakaran hutan yang tidak tuntas di wilayah sumber api telah membuat masyarakat serta pelaku usaha di Malaysia terus-menerus menanggung dampak polusi udara lintas negara.
Usulan pembentukan satgas lintas negara tersebut diajukannya sebagai opsi alternatif apabila tak ada ganti rugi dari Indonesia. Jakarta menurutnya harus bersedia memenuhi tuntutan kompensasi sebesar 13 miliar ringgit atau setara Rp57 triliun.
Kerugian tersebut dipicu oleh dampak buruk paparan polusi udara terhadap kesehatan masyarakat, yang olehnya dikaitkan dengan perkiraan 1.700 kasus kematian dini hingga potensi penurunan jumlah kedatangan wisatawan internasional hingga 8 persen akibat memburuknya kualitas udara, yang dikhawatirkan menghambat kesuksesan agenda pariwisata nasional Visit Malaysia 2026.
Hingga informasi tersebut disampaikan kepada publik, desakan pembentukan satgas lintas negara serta tuntutan ganti rugi tersebut masih merupakan sikap politik dari Lim Guan Eng.
Baca Juga: Untuk Adik Prabowo, Peringatan Keras Ulama Soal Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
Belum terdapat pernyataan resmi mengenai persetujuan pemerintah setempat maupun respons terkait wacana masuknya satgas asing ke kawasan hutan dari Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar