ICW Kritik Pengesahan UU Perampasan Aset: Harta Tidak Wajar Pejabat Tak Bisa Dirampas!
Kredit Foto: Ist
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar.
ICW menyoroti tidak adanya mekanisme perampasan harta tidak wajar milik pejabat, keterbatasan penindakan terhadap kejahatan masa lalu, hingga pengelolaan aset yang tersentralisasi di bawah Presiden.
ICW menilai, setidaknya terdapat tiga persoalan utama dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR. Pertama, harta pejabat yang dinilai tidak wajar atau tidak sesuai dengan penghasilan tidak dapat dirampas. Kedua, hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi sebelum undang-undang berlaku tidak dapat dijangkau. Ketiga, badan pengelola aset ditempatkan secara tersentralisasi di bawah Presiden.
Melalui pernyataan sikapnya, ICW menilai ketiga persoalan tersebut menjadi alasan yang memunculkan kecurigaan terhadap proses pembahasan undang-undang tersebut, terutama karena naskah resmi tidak pernah dibuka kepada publik.
“Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu. Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!” tulis ICW.
ICW menilai UU Perampasan Aset seharusnya menjadi instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara, merampas kekayaan hasil korupsi, serta menjangkau aset yang selama ini tidak tersentuh proses penegakan hukum.
Menurut ICW, efektivitas aturan tersebut semestinya bertumpu pada dua hal, yakni kemampuan merampas kekayaan tidak wajar yang tidak sebanding dengan penghasilan dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta kewenangan menjangkau hasil kejahatan yang terjadi sebelum undang-undang disahkan.
Namun, ICW menyebut kedua aspek tersebut justru tidak terakomodasi dalam naskah yang beredar. Ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar disebut dihapus, sementara prinsip nonretroaktif membatasi penindakan terhadap hasil kejahatan yang terjadi sebelum undang-undang berlaku.
“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, persis yang diusulkan KPK, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” kata ICW.
ICW juga mempertanyakan transparansi proses pembentukan UU Perampasan Aset karena naskah resmi dinilai tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
Kondisi tersebut dinilai menghambat masyarakat untuk mengawasi substansi regulasi yang menyangkut pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
Meski mengkritik sejumlah ketentuan, ICW menegaskan tetap mendukung instrumen perampasan aset sebagai upaya mengembalikan kerugian negara.
Namun, organisasi antikorupsi tersebut menolak regulasi yang dinilai justru melemahkan mekanisme perampasan aset dan tidak menyasar pelaku kejahatan besar.
ICW mendesak agar pembentukan dan pelaksanaan UU Perampasan Aset dilakukan secara transparan, akuntabel, serta tidak menjadi instrumen yang melindungi pihak tertentu dari penindakan hukum.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: