Komdigi Klaim Dana Judi Online Turun 12,9%, Bareskrim Sita Aset Rp28 Miliar
Kredit Foto: Istock
Perputaran dana judi online di Indonesia turun 12,9% pada semester I/2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari aktivitas judi online dengan memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemberantasan judi online membutuhkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, pemutusan akses terhadap situs perjudian harus diikuti dengan penegakan hukum terhadap bandar dan jaringan yang mengoperasikan aktivitas ilegal tersebut.
"Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target," ujar Meutya dalam pernyataanya, Rabu (18/11/2026).
Meutya menjelaskan, Komdigi berperan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan ruang digital, sedangkan Polri memiliki kewenangan untuk menindak para pelaku melalui proses penegakan hukum.
Dia menilai pemutusan akses terhadap situs perjudian belum cukup untuk menghentikan aktivitas tersebut apabila bandar dan jaringan pengelolanya masih memiliki sumber daya untuk kembali beroperasi.
"Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh," ungkapnya.
Salah satu upaya penindakan terhadap jaringan judi online terlihat dari pengungkapan dugaan TPPU yang bersumber dari aktivitas perjudian digital oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar.
Penelusuran aliran dana tersebut menjadi bagian penting dalam membongkar pihak-pihak yang mengendalikan jaringan perjudian sekaligus memutus sumber pendanaan yang menopang operasionalnya.
Di sisi lain, pemberantasan judi online menghadapi tantangan karena jaringan kejahatan tersebut beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Komdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Baca Juga: Dasco: UU Perampasan Aset Bisa Sita Harta Bandar Judol buat Kasih Efek Jera
Baca Juga: Modus Judi Online Lancarkan Transaksi di Indonesia: Warga Dibayar hingga Rp250.000
Selain memanfaatkan infrastruktur lintas negara, pelaku juga menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi ilegal. Salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meutya mengatakan, penyalahgunaan rekening UMKM menjadi persoalan tersendiri karena tindakan pemblokiran perlu dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu aktivitas usaha masyarakat yang rekeningnya dimanfaatkan oleh jaringan perjudian.
"Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Annisa Nurfitri