WE Online, Jakarta - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menganggap pemerintah Prancis sudah kelewatan apabila bersikukuh memberlakukan peraturan terkait pungutan pajak regresif terhadap crude palm oil (CPO).
Ketua Umum Apkasindo Anizar Simanjuntak mengatakan pengenaan pajak regresif tersebut tidak masuk akal karena dianggap mengada-ada dan bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru.
"Ini neokolonialisme berbentuk persaingan dagang agar CPO kita lebih mahal dari minyak nabati yang diproduksi negara Perancis," tegas Anizar di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Oleh karenanya, ia mendorong agar pemerintah mengadakan negosiasi dengan pihak pemerintah Perancis untuk membatalkan aturan pungutan pajak regresif tersebut. Pasalnya, aturan pajak baru ini berdampak sangat merugikan petani sawit di Indonesia.
"Apabila tidak ada pembatalan terkait aturan tersebut, kami para petani sawit siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke Kedutaan Perancis di Indonesia," tambahnya.
Di lain sisi, menurut ekonom Drajad Wibowo, Indonesia perlu menyiapkan langkah retaliasi atau tindakan balasan dengan mengenakan pajak yang tinggi juga terhadap produk-produk Prancis yang masuk di Indonesia seperti pesawat Airbus yang banyak dipesan oleh Lion Air dan produk di toko departmen store Galleries Lafayatte atau produk kecantikan L Occitane dan lain-lain.
"Kita paksa orang Prancis yang punya kepentingan bisnis di Indonesia untuk jadi juru lobi kita," ujar Drajad.
Lebih lanjut, Drajad menjelaskan Prancis memang dikenal sangat protektif terhadap produk pertanianya dan beberapa sektor produksi lainnya oleh karenannya pemerintah Indonesia harus tegas menghadapi mereka.
"Buat posisi kita sejajar dengan mereka, jangan seolah kita mengemis dan meminta," tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad menambahkan pemerintah Perancis sudah keterlaluan apabila pungutan pajak regresif terhadap produk CPO bertujuan untuk membiayai kesehatan masyarakat dan petani di sana.
"Masak kita, petani sawit disuruh memfasilitasi kesehatan masyarakat dan petani Perancis," tuturnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah membuka pasar ekspor baru untuk CPO dan menyetop ekspor ke Uni Eropa. Asmar beralasan apabila Prancis jadi menerapkan aturan pungutan pajak regresif tersebut maka akan menular ke negara Eropa lainnya.
"Kita buka pasar baru ke negara-negara seperti Uzbekiztan, Turki, dan negara Balkan lainnya," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu menggalakkan penyerapan CPO di dalam negeri agar produksi dapat terserap dengan maksimal. Seperti diketahui, Prancis berencana mengenakan pajak terhadap produsen sawit impor yang masuk ke negara itu secara bertahap, untuk tahun 2017 sebesar 300 euro per ton, kemudian tahun 2018 sebesar 500 euro per ton.
Kemudian pada tahun 2019 sebesar 700 euro per ton dan menjadi 900 euro per ton pada 2020. Padahal, selama ini pungutan pajak sebesar 103 euro per ton.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo