Muhammadiyah Nilai Pemerintah Belum Konsisten Garap Koperasi

Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakanna mengatakan pemerintah belum konsisten dalam menggarap koperasi seiring titik tolak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 yang diperingati setiap 12 Juli.

"Ada dua kebijakan pemerintah yang menjadi tolok ukur terkait koperasi yaitu dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)," kata Mukhaer lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Dalam penyaluran KUR ke masyarakat, kata Mukhaer, pemerintah mengutamakan penyalurannya lewat sektor perbankan. Padahal KUR seharusnya melibatkan koperasi yang beranggotakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berbeda dengan perbankan yang cenderung memiliki akses investor non-UMKM.

Dengan koperasi sebagai penyalur KUR, kata dia, maka tidak terjadi "kanibalisasi" di pasar keuangan mikro antara koperasi dan perbankan. Dengan pola penyaluran KUR selama ini, banyak koperasi dan Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) dirugikan karena kalah bersaing dalam bunga dan selisih bagi hasil.

"Justru itulah adanya KUR yang ceruk pasarnya selama ini dimiliki koperasi akan berpindah ke perbankan. Ini sangat berbahaya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata dia.

MEK PP Muhammadiyah dalam rangka Harkopnas, kata Mukhaer, mendesak pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan KUR. Seharusnya KUR melibatkan koperasi secara lebih nyata lagi dengan program terintegrasi dengan perbankan. Lebih baik lagi jika koperasi secara langsung mendapat subsidi penjaminan dan menyalurkan KUR.

Terkait program Laku Pandai yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata dia, juga memperlemah kekuatan koperasi. Program Laku Pandai sejauh ini justru mempermudah perbankan nasional untuk penetrasi ke pasar mikro hingga ke pelosok-pelosok daerah. Dengan begitu, koperasi harus bekerja keras untuk bersaing dengan sektor perbankan.

Dia mengatakan apabila program Laku Pandai tidak diawasi secara serius dikhawatirkan akan terjadi pelarian modal daerah ke kota yang dampaknya akan terjadi inflasi di berbagai daerah. Maka dari itu, perlu sekali evaluasi kebijakan program Laku Pandai yang dilakukan oleh pemerintah.

Mukhaer mengatakan peran dan fungsi koperasi belum didorong lewat program Laku Pandai. "Tinggal bagaimana antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM bisa berkolaborasi, ini tidak terjadi saat ini sehinga Laku Pandai merupakan ancaman serius bagi pengembangan koperasi dan bukti ketidakperpihakan pemerintah terhadap koperasi," katanya.

MEK, kata dia, akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perlu meneguhkan kembali koperasi sebagai jati diri ekonomi bangsa. Apalagi UUD 1945 pasal 33 menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, segala aktifitas ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bentuk koperasi. (Ant)