Kebobolan TKA Ilegal, Menaker Didesak Bertanggung Jawab atau Mundur

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri didesak bertanggung jawab atas bebas masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke wilayah Indonesia.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan masuknya para pekerja asing, terutama dari China, yang bekerja dengan visa turis dan tidak bisa berbahasa Indonesia maupun inggris menunjukkan pengawasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sangat tidak optimal. Ia menilai kinerja menaker juga buruk karena tidak mampu mengomandoi kementerian yang dipimpinnya.

"Selain menaker yang juga paling salah dalam hal ini adalah petugas imigrasi yang tidak secara teliti ketika memberikan visa turis on arrival kepada warga negara China yang menggunakan visa turis untuk bekerja. Jadi, Dirjen Imigrasi perlu juga bekerja lebih keras dalam hal pengawasannya terhadap warga negara asing," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Arief menyebutkan serbuan TKA ilegal telah merambah hampir seluruh sektor tenaga kerja. Bahkan, ia menyampaikan para TKA ilegal tersebut juga merebut lapak pengusaha lokal dengan mendirikan usaha perdagangan tanpa izin.

"Sebenarnya bukan hanya di sektor usaha tambang dan PLTU saja maraknya TKA asal China yang bekerja tanpa dilengkapi dengan visa izin bekerja, tetapi juga banyak warga negara China yang membuka usaha perdagangan di pertokoan-pertokoan di Jakarta yang cara berkomunikasi dalam berdagang hanya mengunakan kalkulator saja," tegasnya.

Politisi asal Gerindra tersebut menegaskan kehadiran warga negara asing ilegal tentu memberikan ancaman nyata bagi tenaga kerja dan pengusaha Indonesia. Untuk itu, ia meminta pemerintah Indonesia untuk selektif memilih kerja sama investasi dengan negara lain yang memiliki pamrih memboyong tenaga kerja mereka ke Tanah Air.

"Akan sangat mengancam kesempatan WNI untuk bisa mendapatkan pekerjaan jika jumlahnya sudah jutaan, tapi sampai hari ini belum ada data yang jelas dari Depnaker ataupun Direktorat Imigrasi tentang warga negara China yang bekerja di pertambangan dan PLTU. Begitu juga dengan pedagang-pedagang lokal di pertokoan dan departement store di Jakarta sudah mulai terancam bangkrut dan banyak yang tutup," tegasnya.

Ia mengatakan cara pamungkas lain untuk menghentikan serbuan TKA ilegal adalah dengan memperbaiki kinerja Kemenaker. Jika Menaker Hanif tidak mampu memimpin, imbuhnya, maka tidak ada langkah lain selain Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menaker Hanif dan menggantikan dengan orang yang lebih kompeten.

"Nah, untuk mengatasi kinerja menaker yang buruk terhadap pengawasan orang asing yang bekerja dengan dokumen yang tidak sesuai peraturan, tidak ada jalan lain selain Joko Widodo mencopot menaker," pungkasnya.