Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap pemerintah daerah mulai provinsi hingga kabupaten dan kota memiliki dana untuk pengendalian harga untuk menekan inflasi yang tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Ada anggaran untuk pengendalian harga, sehingga begitu bergejolak bisa lakukan intervensi. Intervensi ada beberapa hal di anggaran APBD," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Presiden Jokowi mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan intervensi di sisi transportasi, dan kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengintervensi harga melalui pemilik kartu keluarga kurang sejahtera.
"Ada subsidi di situ. Saya kira kota lain bisa lakukan itu, selain hal rutin seperti pasar murah yang kita lakukan. Tapi, kalau lebih detail akan lebih baik," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengingatkan kepada kepala kepolisian tingkat resor (kapolres), kejaksaan, pemerintah daerah untuk melakukan monitor paling tidak dua minggu atau sebulan sekali terhadap tempat gudang penyimpanan.
"Apa mereka menumpuk terlalu banyak, berarti mau main-main harga. Apa mereka tidak punya stok. Itu harus kita ketahui," kata Presiden.
Presiden mengatakan jika stok menipis, berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesarnya, dan jika menumpuk langsung diperintahkan untuk mengeluarkannya sehingga harga di daerahnya bisa stabil lagi.
Presiden juga meminta pimpinan daerah memperhatikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, agar dipelihara sehingga tidak menimbulkan biaya mahal.
"Transportasi, apa jalan rusak, jembatan rusak. Kalau kabupaten/kota bisa melakukan perbaikan silakan dilakukan. Kalau tidak, sampaikan ke pemerintah pusat agar kita yang melakukan," katanya Presiden.
Presiden Jokowi mengatakan jika infrastruktur rusak, maka harga transportasi biayanya pasti tinggi karena biaya bahan bakar minyak (BBM) yang bertambah.
Presiden juga mengingatkan kepala daerah untuk memperhatikan ketersediaan distribusi pasokan barang agar tidak menimbulkan lonjakan harga.
Presiden Jokowi pun mencontohkan harga bawang merah di Brebes, Jawa Tengah, Rp12.000 yang ternyata di Jakarta mencapai Rp40.000 karena bukan hanya masalah transportasi saja, tapi juga masalah penyimpanan bongkar muat (loading & unloading) barang.
"Di loading dan unloading, bongkar muat, bimbing petani sehingga bawang yang dikirim 100 kilogram harusnya sampai sini 100 kilogram. Tapi, kenyataannya rusaknya banyak sekali. Bongkar muat, dari yang dikirim 100 kilogram, bisa rusak 15 hingga 20 persen, sehingga dari 100 kilogram, 20 persen berarti kehilangan 20 kilogram. Ini sudah menaikkan harga," kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden menghimbau agar pimpinan daerah memperhatikan hal-hal yang kecil dan detail serta urusan mikro sehingga tidak menimbulkan gejolak harga.
Presiden mengingatkan dalam mengelola pemerintahnya perlu memperhatikan dua hal, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.
Selain itu, Presiden mengingatkan pula bahwa negara-negara maju memiliki tingkat inflasi yang rendah, seperti Malaysia pada 2015 sebesar 2,1 persen, Amerika Serikat (AS) 0,12 persen, Eropa 0,04 persen, yang hal ini menunjukkan kestabilan harga.
Prediden Jokowi meminta para kepala daerah menjaga tingkat inflasi sehingga target plus minus 3,5 persen pada tahun ini tercapai dan diharapkan turun hingga dibawah dua persen.
"Kalau Bapak, Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa melakukan ini, rampung kita. Katakan bisa ditekan di bawah dua persen, terus pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, artinya rakyat punya uang dan belanja mudah. Inilah pekerjaan besar yang harus kita lakukan," demikian Presiden Joko Widodo. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Advertisement
