Komisi XI Minta Pemerintah Jelaskan Pemotongan Anggaran APBN 2016

Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara mendesak pemerintah menjelaskan rincian terkait pemotongan anggaran Rp133,8 triliun dalam APBN 2016. Dia meminta pemotongan anggaran itu tidak akan menganggu program-program yang telah ditetap oleh pemerintah. Selain itu, dia juga meminta jaminan agar efesiensi anggaran itu juga tidak akan berpengaruh terhadap target penerimaan dalam tax amnesty.

"Harus dijelaskan prosedur pemotongan anggaran, pos apa saja yang dipotong dan korelasinya dengan target tax amnesty," kata Amir dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Politisi PPP itu menambahkan patut disayangkan jika pemotongan anggaran itu akan berdampak pada pemotongan dana transfer daerah. Karena hal itu tentunya berlawanan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo sendiri yang ingin membangun daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Untuk itu, dia meminta pemerintah memastikan dulu pemotongan anggaran terkait dengan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp65 triliun, juga transfer dana untuk daerah sebesar Rp68 triliun tidak mengganggu proses pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

"Poin penting dari pemotongan dana transfer daerah ini, pemerintah pusat juga perlu membangun kepercayaan dari pemerintah daerah," jelasnya.

Pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2016), pemerintah memutuskan memangkas anggaran sampai dengan Rp133,8 triliun. Angka ini naik hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan pemangkasan belanja tahap I beberapa waktu lalu yang hanya sekitar Rp50 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan pemotongan anggaran tersebut dilakukan untuk dua belanja. Pertama, anggaran belanja kementerian lembaga yang pemotongannya mencapai Rp65 triliun. Kedua, anggaran transfer daerah yang pemangkasannya mencapai Rp68,8 triliun.

Sri mengatakan kebijakan pemangkasan dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, perkiraan penerimaan pajak sepanjang tahun 2016.

"Perkiraannya, penerimaan negara tahun 2016 ini akan kurang Rp219 triliun," katanya di Kantor Presiden.