Stok Obat Masih Jadi Kendala Pelaksanaan JKN

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menyampaikan hasil studi lembaganya mengenai pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dia mengeluhkan kurangnya stok obat di fasilitas layanan kesehatan menjadi salah satu kendala yang sering dikeluhkan dalam pelayanan program JKN. Hal ini berakibat pada pasien tidak mendapat obat yang memadai.

"Ada beberapa permasalahan dalam pengadaan obat JKN antara lain proses lelang yang memisahkan antara kelompok obat originator dan generik, membatasi peluang kompetisi yang adil untuk mendapatkan obat yang terbaik untuk pasien, penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) yang menjadi acuan seleksi obat masih menjadi masalah, rancangan kebutuhan obat (RKO) belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan masih banyak kekurangan dalam sistem e-katalog," kata Thabrany dalam sesi diskusi di Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Thabrany memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan JKN ke depan menjawab permasalahan dan meningkatkan efektivitas pengadaan obat JKN. Ia menjelaskan bahwa pertama, seleksi obat yang dilakukan harus menilai tidak hanya dari harga yang terendah, namun juga kriteria lain seperti, komitmen penyedia di tahun sebelumnya, kualitas obat, dan kriteria lainnya, sehingga dapat menghasilkan penyedia yang juga berkualitas.

"Kedua, agar terjadi persaingan yang sehat dalam seleksi obat, HPS yang ditentukan harus sebanding dengan harga pasar sehingga perwakilan dari asosiasi pabrikan seperti IPMG dan GP Farmasi dapat diikutsertakan dalam penentuan HPS. Ketiga, untuk persaingan yang sehat, seleksi obat sebaiknya tidak membedakan obat-obatan originator dan generik. Keempat, untuk menghindari permasalahan gagal supply yang menyebabkan ketidaktersediaan obat maka sebaiknya penyedia lebih dari satu. Dengan adanya alternatif penyedia, risiko tersebut dapat dihindarkan," pungkasnya.