Menhub Kaji Kembali Pengambilalihan Terminal Tipe A

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengkaji kembali pengambilalihan Terminal Tipe A dan jembatan timbang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Budi saat ditemui di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (5/9/2016) menyiratkan adanya kemungkinan Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang tersebut masih bisa dikelola oleh Pemda.

"Kita akan konsisten dan bila mungkin setelah kita lakukan klarifikasi undang-undang, kita sebagai 'steering committee' akan mengkaji proses-proses operasional akan dilakukan oleh pemda setempat," katanya.

Undang-undang yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Menurut dia, selama tidak menganggu pelayanan kepada masyarakat, hal itu masih dimungkinkan.

"Ada dua sisi, pertama harus beralih ke pemerintah pusat, tapi kami punya filosofi yang penting pelayanan kepada masyarakat harus terjadi 'improvement' (peningkatan)," katanya.

Dia mengaku telah melakukan pembicaraan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait pengambilalihan termina tipe A dan jembatan timbang.

"Kita sudah bicara, yang penting kita lakukan, mengutamakan pelayanan," katanya.

Saat ini, lanjut Budi, pengambilalihan Terminal Tipe A dan jembatan timbang terus dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Terminal Tipe A harus diserahkan kepada pemerintah pusat yang pengoperasiannya (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) di bawah Menteri Perhubungan.

Sementara itu, Berdasarkan Data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, saat ini baru setengahnya 78 terminal (54,54 persen) dari total 143 terminal tipe A secara keseluruhan.

Adapun, untuk jembatan timbang, yang sudah diserahkan, yaitu 45 jembatan timbang dari total keseluruhan mencapai 142 jembatan timbang.

Kemenhub menargetkan menyelesaikan pengambilalihan dan pengoperasian Terminal Tipe A dan jembatan timbang tersebut per Januari 2017. (Ant)