Kadin Minta Hindari Sektor Perikanan dari Deindustrialisasi Paripurna

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan terbitnya Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional adalah langkah mengatasi jangan sampai sektor perikanan menuju deindustrialisasi paripurna.

"Kalau tidak ada terobosan dalam waktu dekat kita menuju pada era deindustrilisasi perikanan secara paripurna," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Menurut dia, kinerja industri perikanan kian hari menuju kepada kemunduran, seperti berbagai unit pengolahan ikan (UPI), utamanya di Kawasan Timur, mengalami penurunan kapasitas produksi terpasang.

"Misalnya, di sentra perikanan Bitung, Sulawesi Utara pada 2014 dari 53 unit UPI dengan total kapasitas terpasang 361.200 ton per tahun dan utilitas pabrik sekitar 41,86 persen," jelasnya.

Namun, lanjut Waketum Kadin, pada 2015 justru utilitasnya menurun menjadi 22,53 persen.

Bahkan, ujar Andi, Kota Bitung yang dijuluki Kota Cakalang kini jadi mengimpor ikan cakalang dari India, Taiwan dan Korea Selatan.

Padahal pada 2014, Indonesia terkenal sebagai penghasil cakalang terbesar di dunia, yaitu memproduksi sebanyak 418.633 ton atau 14 persen dari total produksi cakalang dunia yang mencapai 3 juta ton.

Selain itu, lanjutnya, penurunan produksi UPI tersebut berdampak pada penurunan ekspor perikanan Bitung.

"Penurunan ekspor ini juga membuat Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa kehilangan magnetnya. Padahal, sebagian besar KEK ini mengandalkan industri perikanan," ucap Andi.

Terkait dengan Inpres No. 7/2016, dia menyatakan meski ditujukan kepada sekitar 25 pejabat, namun sayangnya inpres tersebut belum cukup serius ditindaklanjuti oleh lembaga dan kementerian terkait.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia memprioritaskan peningkatan produktivitas perikanan melalui relaksasi peraturan bagi nelayan dan industri lokal yang menunjang perikanan berkelanjutan, guna membangun kedaulatan pangan laut dan perikanan nasional.

"Itu yang sekarang sedang diakselerasi. Lalu yang paling dominan yang sekarang sedang didorong adalah bagaimana kapal-kapal itu bisa kembali melaut," kata Tenaga Ahli Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden, Riza Damanik, ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Senin (3/10).

Menurut Riza Damanik, subsidi transportasi untuk industri perikanan juga menjadi fokus untuk memperbaiki konektivitas yang dapat menurunkan biaya logistik.

Selain itu, untuk meningkatkan produksi perikanan, kampanye kepada konsumen juga perlu ditingkatkan untuk lebih banyak mengonsumsi ikan yang selama ini masih timpang baik kepada komoditas daging sapi maupun ayam.

Kemudian, peningkatan utilisasi unit pengolahan ikan (UPI) juga sedang dilakukan oleh pemerintah hingga pada 2019 dengan target minimal 80 persen dapat tercapai. (Ant)