CBA: Dana Aspirasi Potensial Jadi Alat Barter Proyek

Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi meminta DPR untuk menghentikan program dana aspirasi. DPR hanya memiliki fungsi hanya sebagai legislatif dan tidak boleh merangkap sebagai eksekutif.

"Program dana aspirasi harus dihentikan. DPR tidak boleh nyambi sebagai eksekutif. Selain itu DPR juga bisa dianggap melanggar etika karena mengklaim program dana aspirasi yang merupakan program pemeritah menjadi program anggota-anggota DPR," kata Uchok di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Uchok menambahkan tidak ada satu pun aturan yang menjadi dasar untuk menjadikan DPR sebagai lembaga eksekutif dengan melaksanakan proyek yang diklaim sebagai dana aspirasi. Dengan ikut melaksanakan proyek maka menurut Uchok fungsi pengawasan yang melekat di DPR dipastikan bakal terbengkalai.

"Jadi anggota DPR sekarang bisa merancang anggaran untuk dapilnya, mengeksekusinya. Selain itu jelas dengan ikut serta dalam merancang dan mengeksekusi, maka tugas pengawasan pun pasti tidak bisa dijalankan. Bagaimana dia mau mengawasi kalau program itu dia yang rancang dan eksekusi sendiri," paparnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai Pasal 80 huruf J UU MD3 yang berbunyi "anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan," tafsiran atas pasal tersebut menurut Uchok DPR hanya mengusulkan, tapi tidak boleh sampai mengeksekusinya.

Dengan kondisi ini menurut Uchok maka potensi penyelewengan oleh DPR menjadi sangat besar. DPR pun bisa membarter proyek dengan pemerintah sehingga berbagai macam penyelewengan dilakukan secara bersama-sama.

"Hal ini bisa dilihat dari kasus dana aspirasi yang melibatkan Damayanti. Semua rekan sekomisinya pun diperiksa karena adanya dugaan seperti ini oleh KPK. DPR yang harusnya mengawasi malah ikut-ikutan dalam proyek," imbuhnya.