Mampu Jaga Inflasi, Menkeu Terima Pujian dari Misbakhun

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memuji kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mampu menjaga inflasi sehingga dapat terkendali dengan baik.

"Ibu Menteri Keuangan mampu berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah," kata Mukhammad Misbakhun pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Misbakhun juga memuji kinerja Menteri Keuangan yang dinilai mampu melakukan pencapaian pertumbuban ekonomi menjadi 5,04 persen, penguatan nilai tukar rupiah, serta stabilitas bunga surat perbendaraan negara (SPN) pada semester pertama tahun 2016.

Misbakhun juga memuji konsistensi Menteri Keuangan dalam menjaga belanja infrastruktur di kementerian dan lembaga tetap dalam realisasi yang terus meningkat di tahun 2016, yakni lebih baik dari tahun 2015.

"Kinerja Menteri Keuangan ini menunjukkan mampu menjaga amanat Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam program Nawacita," kata Misbakhun.

Namun, politisi Partai Golkar ini mengingatkan, agar Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia melalui fungsi koordinasi untuk menjaga laju inflasi tetap terjaga dengan baik.

"Jangan sampai di kemudian hari hingga akhir tahun, ada situasi yang membuat inflasi jadi tidak terkendali," katanya.

Misbakhun meminta Menteri Keuangan dapat memperhatikan animo belanja masyarakat jelang hari Natal dan tahun baru pada November-Desember 2016.

Menurutnya, dengan melihat asumsi makro semua dalam acuan yang cukup baik, pertumbuhan sampai semester pertama 5,04 persen, inflasi 3,1 persen, rupiah juga terkendali.

Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah terkait dengan dana amnesti pajak yang sangat besar.

"Ini juga harus dilakukan koordinasi dengan pihak otoritas moneter. Pembayaran amnesti pajak membuat sektor private cukup berkontraksi," ujarnya.

Dia menjelaskan jumlah likuiditas saat ini paling banyak berada di Pemerintah, sedangkan swasta membayar uang tebusan amnesti pajak, sehingga perlu kebijakan Pemerintah untuk mengatur "spending" lebih baik agar sektor private tetap tumbuh.

Menurut dia, pada realisasi belanja ini Pemerintah perlu berhati-hati mengenai serapan anggaran yang sampai saat ini baru sekitar 55,8 persen di kementerian dan lembaga, 62,9 persen di non kementerian dan lembaga.

"Padahal, tahun anggaran akan berakhir dua bulan mendatang," katanya.

Misbakhun juga menyinggung soal defisit yang sudah terkontrol dengan baik yakni realisasinya masih 1,79 persen.

"Ini menunjukkan Pemerintah benar-benar melakukan upaya manajemen risiko fiskal dengan disiplin ketat dan hati-hati," katanya. (Ant)