PUPR: Proses Konstruksi Umbulan 2017

Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur, akan memasuki tahap konstruksi pada awal 2017.

Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Mochammad Natsir kepada pers di Jakarta, Senin (17/10/2016), menyebutkan proyek yang kontraknya ditandatangani pada 21 Juli 2016 itu pada akhir tahun ini persoalan finansial ditargetkan sudah dapat dituntaskan.

"Financial closing paling lambat akhir tahun ini, jadi awal tahun depan sudah mulai bisa pekerjaan fisik," katanya.

Kerja sama Proyek KPBU SPAM Umbulan dilakukan antara Gubernur Jawa Timur (Jatim) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) Proyek KPBU SPAM Umbulan dan PT Meta Adhya Tirta Umbulan.

PT Meta Adhya Tirta Umbulan merupakan badan usaha yang melaksanakan proyek tersebut dan perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor selaku pemenang lelang Proyek KPBU SPAM Umbulan.

Dikatakannya, proyek ini merupakan proyek pertama tersulit karena melibatkan banyak kabupaten/kota.

SPAM Umbulan melibatkan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik dengan menyerap investasi Rp4,51 triliun, dengan porsi swasta (selaku badan usaha pemenang lelang) sebesar Rp2,05 triliun. Sementara pemerintah memberikan dukungan kelayakan sebesar Rp818 miliar dan badan usaha akan bertanggung jawab menyediakan sebagian dana lainnya.

Air baku yang akan diambil dari mata air umbulan di Kabupaten Pasuruan tersebut akan didistribusikan melalui pipa transmisi sepanjang 93,7 kilometer untuk PDAM di lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya (1.000 liter per detik), Kabupaten Pasuruan (410 liter per detik), Kota Pasuruan (110 liter per detik), Kabupaten Sidoarjo (1.200 liter per detik), Kabupaten Gresik (1.000 liter per detik), dan akan dinikmati sekitar 1,3 juta jiwa.

Pembangunan SPAM secara regional ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan air baku di beberapa kabupaten/kota.

Hal itu, kata Natsir, sesuai dengan amanat UU Nomor 23/2014, tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa kerja sama antar daerah dapat dilakukan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.(Ant)