Jokowi Minta Demo 4 November Tak Paksakan Kehendak, Pengamat Kecewa

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan pemerintah harus segera memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) daripada disibukkan dengan aktivitas mencari alasan yang tidak masuk akal dan membuang segala sumber daya baik itu uang maupun energi segenap rakyat Indonesia.

"Ada saja alasan yang tidak masuk akal yang dikemukakan pemerintah untuk tidak menindak Ahok. Hal ini berbahaya karena hanya seorang Ahok membuat negara kehilangan wibawanya. Presiden kehilangan akal sehatnya dan rakyat kehilangan harapan," kata Asep ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Asep mendukung penuh aksi demostrasi yang akan dilakukan rakyat pada tanggal 4 November mendatang. Aksi demo itu, tegasnya, justru menunjukkan bahwa meski sudah kehilangan harapan pada pemerintah, tapi rakyat masih memiliki hati nurani untuk menegakkan negara hukum yang berkeadilan. Ia pun heran dengan pernyataan presiden bahwa rakyat boleh berdemonstrasi, namun tidak boleh memaksakan kehendak.

"Yang rakyat paksa itu pemerintah menjalankan fungsinya, presiden menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Aneh, kalau rakyat tidak boleh memaksa presiden melakukan tugasnya dan kewajibannya. Saya bingung dengan pernyataan seperti itu," kata Guru Besar Hukum Tata Negara ini lagi.

Dengan berdemonstrasi agar pemerintah menjalankan tugasnya, menurut Asep, bisa diartikan bahwa rakyat masih percaya bahwa hukum dan aparat hukum yang ada bisa menyelesaikan kasus penistaan agama ini.

"Jangan dibolak-balikkan logika masyarakat karena masyarakat tidak bodoh. Jangan bilang demo adalah hak warga negara, tapi disertai dengan irama yang mengancam. Demonstrasi itu adalah rakyat yang sedang menjalankan daulat rakyat. Jangan diputar-putar seolah ada yang mau menjungkalkan presiden segala macam," imbuhnya.

Dia pun heran dengan sikap Jokowi yang meminta agar demo yang dilakukan tidak anarkis karena pada intinya di sini justru pemerintahlah yang sudah bertindak anarkis.

"Anarkis itu artinya ketika hukum tidak dijalankan, tidak ada aturan, yang mengatur dan diatur. Sekarang siapa yang anarkis kalau pemerintah sendiri tidak menjalankan hukum? Rakyat?" tandasnya.

Sebelumnya dalam sebuah wawancara sebelum menemui Prabowo Senin (31/10/2016) kemarin, Jokowi mengatakan demonstrasi adalah hak demokratis setiap warga. Namun, Jokowi mengingatkan agar masyarakat tidak memaksakan kehendak dan tidak melakukan demo yang memaksakan kehendak.

"Ini tidak boleh (demo memaksakan kehendak) dan pemerintah akan menjamin setiap warga negara sampaikan pendapatnya, tapi tetap mengutamakan kepentingan umum. Saya sudah perintahkan aparat untuk menjaga agar mengerjakan tugasnya secara profesional," ujar Jokowi.