Kredit Foto: Ferry Hidayat
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai lambatnya penuntasan kasus hukum terhadap Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan karena lembeknya aparat Kepolisian dalam menangani kasus dugaan penistaan agama terkait kutipan kontroversial Surat Al Maidah 51.
Akan tetapi, hal itu lebih dikarenakan dominannya campur tangan Presiden Joko Widodo yang tampak melindungi Ahok. Akibat adanya intervensi Presiden, maka tidak heran dalam menyiapkan tugasnya mengamankan aksi 4 November, Polisi terlihat gugup. Hingga akhirnya melalui Perwira Tingginya secara kelembagaan Polisi banyak mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif.
"Coba saja lihat pernyataan Polisi soal pernyataan Ahok. Pertama Polisi mengatakan bahwa apa yag dikatakan Ahok salah dalam agama tapi dalam negara tidak. Kemudian ada lagi proses hukum Ahok menunggu Pilkada, menunggu izin presiden. Ahok tidak bermaksud demikian, polisi yang tidak berani menembak demonstran yang rusuh disuruh menggunakan rok dan lain sebagainya," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Meskipun demikian, Fahri enggan menyalahkan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang kini oleh masyarakat terlihat justru terlihat sangat tidak sesuai dengan gambaran masyarakat soal Tito yang merupakan seorang jendral termuda, pintar dan memiliki segudang prestasi. Kata Fahri sikap polisi yang tidak masuk akal ini, tegasnya disebabkan oleh Jokowi.
"Ini saya salahkan ke Jokowi, seharusnya Jokowi itu cukup bilang saya tidak melindungi Ahok, saya tidak mendukung Ahok.Saya minta kepolisian proses secepatnya dan seadil-adilnya. Kalau Jokowi diam kan Ahok kesannya menyandera presiden dan semua lembaga dibawahnya. Polisi pun jadi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak logis," tegasnya.
Jokowi dinilainya terlihat memilki beban sehingga aparat hukum juga menjadi terbebani dan terlihat gagap dalam menangani kasus penistaan Al? Quran ini. Atas sikap Jokowi tersebut, tidak heran masyarakat pun menilai ada agenda tersebunyi dibalik perlindungan Jokowi terhadap Ahok.
"Bukan kali ini saja aparat hukum terkait Ahok. Sebelumnya KPK dalam menangani kasus Sumber Waras dan Reklasami yang melibatkan Ahok juga gagap. Ini semua karena presidennya diam saja sehingga terlihat ada agenda tersembunyi," tutup Fahri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement