Dewan Pembina Golkar Minta Polisi Usut Kasus Ahok Secara Profesional

Dewan Pembina DPP Partai Golkar mengadakan Rapat bersama sejumlah pimpinan dan anggota untuk merespon beberapa isu politik mutakhir. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/11/2016) tersebut hadir beberapa elit Dewan Pembina seperti Aburizal Bakrie, Ade Komarudin, Fadel Muhammad, Syarief Cicip Sutardjo, Fahmi Idris dll. Dalam kesimpulan rapat tersebut, dihasilkan beberapa poin kesimpulan. Seperti dibacakan oleh Aburzial, Dewan Pembina Partai Golkar memutuskan beberapa poin, sebagai berikut.

1. Sejak 4 November yang lalu situasi politik di tanah air menyedot perhatian yang lebih serius dari semua pihak. Kita perlu memberi respon dengan arif dan bijaksana dan respon ini perlu diberikan oleh semua kalangan, khususnya oleh pimpinan partai politik dan lebih khusus lagi pemerintah Republik Indonesia agar situasi ini tidak berkembang lebih buruk lagi, yang pada akhirnya bisa jadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, kedaulatan rakyat dan proses pembangunan indonesia.

2. Oleh karena itu, walaupun biasanya Dewan Pembina golkar hanya menyampaikan sikap dan pernyataan di dalam struktur internal partai, tapi kali ini situasi menghendaki lain. Dalam saat-saat seperti ini, kepada semua pihak, kita mengimbau agar menjunjung tinggi Pancasila serta prinsip mulia Bhineka Tunggal Ika, perbedaan dalam sikap beragama adalah rahmat bagi kita semua.

3. Demo akbar pada tanggal 4 November yang lalu adalah ekspresi sah dari berbagai elemen umat Islam, dalam menyampaikan sikap yang ada di hati mereka dan dilakukan, alhamdulillah, secara damai.

4. Masalah penistaan agama adalah masalah yang peka bagi semua kalangan beragama bukan hanya Islam saja. Pelaku dugaan penistaan agama dari kalangan mana pun, dengan posisi serta jabatan apapun harus dapat ditangani secara tegas, adil dan transparan serta tidak boleh diiintervensi oleh kekuasaan ataupun pihak manapun dengan tetap berprinsip pada azas praduga tidak bersalah.

5. Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, kita mengingatkan aparat yang berwenang agar menuntaskan masalah ini secepat-cepatnya, setuntas-tuntasnya, dengan tetap berpegang pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sudah disampaikan Ketum Golkar beberapa hari yang lalu, Penuntasan masalah ini juga harus terbuka dan dilakukan secara profesional. Jangan biarkan bahwa hal ini akan menimbulkan celah dan ketidakpastian yang dapat memperburuk kondisi politik nasional.

6. Semua pihak kita juga mengimbau agar menahan diri dan tidak melebarkan masalah dengan menyampaikan tuduhan atau kecurigaan kepada pihak lain. Kita diharapkan tidak menyampaikan sikap curiga kepada orang atau kelompok lainnya tanpa satu dasar yang memadai.