Pertanian dan Peternakan Dominasi Bumdes NTT

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat lingkup kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di provinsi itu didominasi pertanian dan peternakan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMD NTT, Frits Wungubelen mengatakan "Meskipun ada juga kegiatan usaha lainnya seperti perdagangan hasil bumi, simpan pinjam, jasa transportasi, penjualan sembako, industri kecil, usaha jasa dan pasar desa, namun sebagian besar adalah pertanian dan peternakan," katanya di Kupang, Rabu (9/11/2016).

Dia mengatakan dengan pembentukan BUMDes itu, warga desa didorong untuk terus berproduksi dan terus mengembangkan usaha ekonomi di desa demi kemajuan dan kesejahteraan warga itu. Dia mengaku kendati belum seluruh desa penerima alokasi dana desa di Provinsi Selaksa Nusa itu membentuk BUMDes, namun telah menujukkan sejumlah kemajuan ekonomi di desa yang telah memiliki badan usaha tersebut.

"Ini bukti bahwa wadah badan usaha di desa itu sangat penting dalam upaya membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa dan karena itu pemerintah terus mendorong pembentukan lembaga mikro ekonomi itu di desa penerima alokasi dana desa," katanya.

Dia mengatakan hingga saat ini di NTT sudah terbentuk 82 BUMDes yang tersebar di 21 kabupaten dan 2.995 desa penerima alokasi dana desa. Dengan jumlah itu, tentu masih sangat jauh dari jumlah ideal pembentukan BUMDes yang total desa di NTT sebanyak 2.995.

Dia menyebut, sembilan kabupaten yang sudah memiliki BUMDes itu masing-masing, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan jumlah BUMDes sebanyak 24 unit, menyusul Flores Timur 24 unit dan Kabupaten Sumba Tengah berjumlah 15 unit. Selanjutnya Kabupaten Kabupaten Sumba Barat dengan tujuh unit BUMDes, Kabuparten Alor, Lembata dan Ende masing-masing tiga BUMDes, Nagekeo dua unit dan Kabupaten Ngada satu unit BUMDes.

Terkait modal BUMDes yang ada tersebut, Frits mengaku bersumber dari sumbangan pihak ketiga, bantuan pemerintah desa, bantuan Pemerintah kabupaten, tabungan masyarakat serta ada yang murni bersumber dari APBDes.

"Semuanya saat ini berjalan sangat baik dan telah memberikan manfaat bagi kemajuan dan peningkatan usaha produksi para warga desa," katanya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo sangat berharap desa membentuk badan usaha agar perekonomian menjadi meningkat. Menurut dia, sekarang ini sudah banyak terbentuk badan usaha milik desa di seluruh kabupaten di Indonesia dan akumulatif dalam dua tahun terakhir pada 2014 tercatat 1.022 unit, dan sekarang sudah mencapai 12.848 unit.

Dia mengatakan dari jumlah tersebut 40 di antaranya sudah memiliki omzet antara Rp300 juta hingga Rp8,7 miliar. Dalam membentuk badan usaha milik desa itu, desa bisa bekerja sama dengan BUMN dan BUMD setempat, dengan jenis usaha bisa bidang pertanian, perdagangan termasuk simpan pinjam. (Ant).