Mandiri: Repatriasi Dana Amnesti Pajak Belum Agresif

Direktur Utama PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kartika Wirjoatmodjo menilai belum agresifnya repatriasi dana dari amnesti pajak karena para wajib pajak menunggu rampungnya pendirian entitas bertujuan khusus (special purpose vehicle/SPV) di dalam negeri untuk menampung asetnya.

"Banyak yang 'unwinding position'. Wajib Pajak melakukan repatriasi dari properti dan surat berharga, kemudian mereka jual dulu asetnya dan bentuk SPV di sini," kata Tiko, sapaan akrab Kartika di Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Tiko mengatakan tertahannya repatriasi karena menunggu pendirian SPV tersebut banyak dilakukan WP badan atau korporasi. Sedangkan untuk WP individu, Mandiri melihat, instrumen yang banyak dipilih adalah asuransi berbalut investasi (unit-linked) dan pembelian surat berharga.

Ia mengaku Mandiri baru menerima Rp3 triliun dana repatriasi dari target Rp15 triliun. Penyerapan dana repatriasi juga oleh Mandiri, diakui Tiko, juga lebih rendah dibanding bank swasta yang memiliki jaringan di luar negeri.

"Lebih banyak tebusan, repatriasi kalah. Di kita mungkin nanti ada Rp15 Triliun repatriasi," tuturnya.

Menurut Tiko, banyak WP di luar negeri lebih memilih bank swasta untuk repatriasi, karena para WP sudah menjadi nasabah di bank swasta tersebut.

"Mungkin karena mereka sudah punya 'account' di bank lama, kaya di Singapura seperti Citibank, DBS. Jadi lebih nyaman dengan bank yang lebih lama, isunya di situ," imbuhnya.

Selain itu, Tiko juga melihat, perbankan di dalam negeri, perlu lebih banyak menelurkan terobosan di instrumen berdenominasi dolar AS untuk menampung dana milik WP. Masih seretnya repatriasi ini juga ditambah pengambilan dana di perbankan oleh WP untuk membayar dana tebusan. Maka dari itu, Tiko memperkirakan, di triwulan IV-2016, likuiditas perbankan masih ketat.

Tiko berharap pada awal 2016, aliran repatriasi sudah mulai deras, terutama yang masuk ke perbankan. Dengan begitu, Dana Pihak Ketiga (DPK) bisa melimah sehingga Bank Mandiri bisa mengekspansi penyaluran kredit.

"(Di triwulan IV) uang tebusan besar, penerbitan obligasi dalam negeri tinggi, itu juga mempengaruhi DPK yang tumbuh cuma lima persen. Kami harap repatriasi masuk tahun depan jadi bisa tumbuh 8-9 persen," ujarnya. (Ant).