Pemerintah Lakukan Aneka Upaya Tekan Harga Rumah

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dan sedang melakukan aneka upaya untuk menekan harga rumah agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Demikian Penegasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika membuka Pameran Rumah Rakyat 2016 pada 9-13 November 2015 di Exhibition Hall Gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Sebelumnya pemerintah juga sukses menyelenggarakan pameran serupa di tiga kota yakni Jambi (12 - 16 Oktober 2016), Banyuwangi (14 - 18 Oktober 2016) dan Kendari (26 - 30 Oktober 2016).

Menteri Basuki mengakui pihaknya melakukan berbagai upaya mulai dari KPR subsidi dengan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), bantuan selisih bunga, bantuan uang muka dan penyederhanaan-penyederhanaan regulasi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIII.

"Paket penyederhanaan regulasi itu dari 33 jenis menjadi 11 regulasi dan memangkas waktu pengurusan ijin hingga 700 hari menjadi tidak lebih dari 44 hari," katanya.

Bagi para pengembang rumah MBR, katanya, pihaknya juga menyiapkan bantuan prasarana umum (PSU) bagi kawasan permukiman seperti akses jalan lingkungan dan drainase.

Oleh karena itu, Menteri Basuki mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pameran ini untuk mendapatkan rumah subsidi pemerintah yang terjangkau dan layak huni.

"Ini uang dari APBN semua. Jadi, silakan manfaatkan sebesar-besarnya untuk mendapatkan rumah layak huni,? kata Menteri Basuki.

Turut hadir dalam pembukaan pameran itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Budi Hartono.

Ditambahkan Menteri Basuki program sejuta rumah yang digaungkan pemerintah merupakan upaya percepatan penyediaan perumahan sebagai salah satu hak warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi.

Namun menurutnya tidak bisa hanya Kementerian PUPR saja tapi juga mengajak pemerintah daerah karena izin-izin ada di pemerintah daerah.

"Kalau perizinan dipermudah maka biayanya juga akan menjadi lebih murah. Karena dengan 11 perizinan waktu 44 hari maksimal dihitung biaya perizinan hanya menjadi 30 persen. Ini akan mempengaruhi harga rumah yang ditawarkan kepada para konsumen yang membutuhkan khususnya untuk MBR,? katanya.

Pameran rumah rakyat kali ini mengangkat tema sesuai dengan Hari Habitat Dunia 2016 yaitu ?Perumahan Penggerak Perkotaan Berkelanjutan?.

Peserta pameran disamping Kementerian PUPR, juga kalangan bank pelaksana yang sudah mengadakan perjanjian kerjasama operasional dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Bapertarum PNS, Perum Perumnas, pengembang perumahan anggota asosiasi perumahan seperti REI, Apersi, Apernas, Asperi, Aspera, dan Asprumnas.

Rumah Rp133 juta Direktur Utama PPDPP, Kementerian PUPR Budi Hartono selaku penyelenggara pameran mengatakan melalui tujuan pameran ini adalah mempertemukan masyarakat yang membutuhkan rumah dan para pengembang perumahan MBR.

"Untuk rumah dengan skema KPR FLPP di Jakarta harganya sebesar Rp133.500.000," katanya.

Ditambahkannya, secara total penyaluran dana FLPP yang dikelola oleh PPDPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2016 adalah sebanyak 475.452 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp26,29 triliun.

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 berdasarkan jenis KPR yang terdiri atas KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun.

KPR Sejahtera Tapak mendominasi penyerapan dana FLPP yaitu mencapai 475.677 unit. Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 berdasarkan provinsi, 3 (tiga) tertinggi adalah provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Sedangkan dari sisi pekerjaan swasta (74 persen), PNS (13 persen) dan wirawasta (8 persen).

Kemudian, sampai dengan akhir September 2016 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dengan 24 bank pelaksana yaitu: BTN, BTN Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank Sumsel Babel dan Bank Sumsel Babel Syariah.

Selanjutnya, Bank Riau Kepri, Bank Sumut, Bank Kalteng, Bank Papua, Bank Jatim, Bank NTT, Bank Sumut Syariah, Bank Sultra, Bank Kalsel, Bank DIY, Bank Nagari, Bank NTB, Bank BJB, Bank Jateng, dan Bank Mayora. (ant)