PLN Diminta Fokus ke Penyediaan Pasokan Listrik

PT PLN sebaiknya fokus menyediakan pasokan listrik di seluruh wilayah Tanah Air yang hingga saat ini masih belum optimal, kata Head of Consultant Indepth Research Consulting Andri Riswandi. PLN kurang tepat menguasai aset panas bumi, karena hanya akan membebani keuangan perusahaan, kata Andri Riswandi di Jakarta, Minggu (13/11/2016).

"Saya khawatir malah nantinya akan ada lagi proyek mangkrak," katanya.

Andri mengatakan, saat ini PLN masih kesulitan memenuhi kebutuhan pasokan listrik dikarenakan permasalahan pendanaan dan juga sumber daya manusia.

"Masih banyak daerah yang belum menikmati listrik. Tak usah jauh-jauh, di Mesuji, Lampung saja, pasokan listriknya 'byar pet', apalagi saudara-saudara kita di pulau lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," ujarnya.

Ia juga mengatakan, perlu ada pembenahan internal di PLN agar mampu mengikuti percepatan kebutuhan listrik saat ini dan masa datang.

"Perlu dipikirkan mulai membuka kerja sama yang lebih luas dengan pihak swasta, tidak saja dari sisi penyediaan pembangkit, namun juga transmisi dan distribusi," katanya.

Terkait 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak, menurut Andri, hal tersebut salah satunya karena adanya keterbatasan pendanaan. Bisnis ketenagalistrikan, lanjutnya, membutuhkan dana besar dan sekaligus menarik minat banyak investor. Ia yakin, jika dibuka kesempatan yang lebih luas bagi swasta, akan banyak yang tertarik.

"Dibuka saja, yang penting supervisi tetap di tangan PLN," ujarnya.

Hal senada sebelumnya dikemukakan Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistiyono. Menurut dia, peningkatan pemanfataan panas bumi tidak perlu melalui aksi korporasi seperti akuisisi oleh PLN, tapi melalui keterlibatan pemerintah yang lebih besar khususnya dalam penetapan harga dan kelayakan investasi.

Ia meminta, pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi swasta untuk terlibat dalam pengembangan kelistrikan termasuk panas bumi.

Anggota Dewan dari Fraksi PKB tersebut juga mengatakan, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar yakni hingga 28.000 MW, namun pemanfatannya kini masih 1.500 MW. Di sisi lain, lanjutnya, saat ini, juga sudah ada UU tentang Panas Bumi sebagai payung hukum investasi panas bumi.

"Dengan demikian, kalau pemerintah membantu dalam survei dan identifikasi potensi panas bumi, maka saya pikir akan banyak swasta yang ikut dan hasil listriknya bisa dinikmati rakyat," katanya. (Ant)