Presiden PKS Nilai Kesinambungan Fiskal Sangga Kemandirian Ekonomi

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan prinsip kesinambungan fiskal harus menjadi perhatian semua pihak karena hal tersebut menjadi salah satu yang menyangga kemandirian ekonomi suatu daerah.

"Pertama adalah kesinambungan fiskal. Inilah pilar utama yang harus menjadi perhatian semua pihak," kata Sohibul Iman dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (14/11/2016).

Menurut Sohibul, maju mundurnya suatu wilayah dipengaruhi oleh pengelolaan kebijakan fiskalnya.

Dia berpendapat bahwa pengelolaan yang baik akan mengantarkan pemerintahan yang mampu untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Sedangkan pilar kedua yang dibutuhkan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah adalah daya saing ekonomi.

"Daya saing ini adalah soal pemerintah daerah mampu menciptakan peluang untuk bertahan dalam arus masyarakat global," katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengelola potensi ekonomi secara kreatif sehingga mengundang para investor untuk menanamkan modal di daerah.

Sohibul menyebutkan pilar ketiga yang menjadi penyangga kemandirian ekonomi daerah adalah adanya pengelolaan pemerintah yang baik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan fiskal pada 2017 akan dilakukan secara ekspansif untuk mendukung kinerja perekonomian, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

"Kebijakan fiskal kami ekspansif, namun tetap dalam prinsip kehati-hatian, karena ini bukan lari 'sprint'. Menjaga APBN dan pertumbuhan ekonomi seperti lari marathon. Jadi stamina harus dijaga terus," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/10).

Sri Mulyani memastikan kebijakan fiskal pada 2017 dirancang agar mampu menghadapi tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga tata kelola dan efektivitas pelaksanaannya.

Dia juga menambahkan kebijakan fiskal pada 2017 dijabarkan melalui belanja yang lebih produktif, subsidi tepat sasaran, penguatan desentralisasi fiskal, optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis serta fokus pada kesinambungan fiskal.

"Untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan bencana alam, kami sudah melakukan mitigasi agar berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami juga melakukan efisiensi agar fiskal tetap 'prudent'," kata Sri Mulyani. (Ant)