DIY Bentuk Tim Koordinasi Atasi Kemiskinan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi hingga tingkat kecamatan.

"Harapannya nanti ada semacam pola baru yang terintegrasi dalam penanganan kemiskinan," kata Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X di sela acara Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan di DIY s.d Triwulan III Tahun Anggaran 2016 di Yogyakarta, Selasa (15/11/2016).

Menurut Paku Alam, pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY hingga tingkat kecamatab berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016. Dalam tim itu juga akan dibentuk kelompok kerja (pokja) khusus yang secara spesifik akan menanggulangi kemiskinan.

Ia mengatakan upaya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya telah menjadi agenda lama dan selalu dilakukan, namun demikian hingga saat ini belum ada evaluasi secara terintegrasi.

Menurut dia, dalam waktu dekat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Sebanyak 127 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di DIY, menurut Paku Alam, memiliki potensi besar memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan, menurut dia, pihak perguruan tinggi juga akan dupertemukan dengan forum CSR DIY sehingga dapat sekaligus memetakan kebutuhan.

"Kami akan mencoba ingatkan kepada mereka (perguruan tinggi) tentang tri darma perguruan tinggi ketiga yakni pengabdian masyarakat," kata dia.

Paku Alam mengatakan selama ini perguruan tinggi memang telah berulangkali melakukan kuliah kerja nyata (KKN) yang bersifat tematik, namun belum terintegrasi.

"Dalam KKN selama ini mahasiswa hanya datang ke Kantor Kepala Desa, membuat grafik, gambar atau plang. Hanya itu dan berulang-ulang," kata dia.

Paku Alam mengatakan salah satu kendala penanggulangan kemiskinan di DIY adalah persoalan data. Selama ini data kemiskina yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya diukur dari indikator konsumsi masyarakat. "Sebab jika mengacu 11 indikator kemiskinan multidimensi, DIY merupakan daerah paling sejahtera kedua setelah DKI Jakarta. Jadi mungkin miskin tetapi 'ayem'," kata dia. (Ant)