Pemprov Yogyakarta Dipastikan Lakukan Efesiensi Usai Dana Dari Pusat Dipotong, 'Perjalanan Dinas Dikurangi'

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso memastikan dana transfer ke daerah untuk anggaran 2026, termasuk DIY mengalami penurunan.

"Dana transfer itu jenisnya macam-macam, ada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik, dan lain sebagainya. Nah secara keseluruhan, dana transfer dari pusat untuk DIY tahun 2026 nanti berkurang sekitar Rp167 miliar. Dengan pengurangan ini, otomatis APBD DIY 2026 turun," kata Wiyos.

Ia menambahkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X turut hadir di acara audiensi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam pertemuan itu, membahas persoalan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan menjelaskan dengan turunnya APBD DIY di 2026 akibat pengurangan dana transfer ini akan membuat Pemda DIY harus melakukan efisiensi belanja lagi.

Dikatakannya, pada RAPBD DIY Tahun 2026 yang telah tersusun, dana transfer yang tercantum masih menggunakan jumlah yang sama dengan yang dianggarkan pusat untuk DIY di tahun 2025.

Wiyos pun menegaskan jika pengurangan dana transfer ini tidak hanya dialami oleh DIY, tapi seluruh daerah di Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten/kota.

"Untuk pendidikan, tetap akan diupayakan mencapai 20% dari total APBD. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, tentu yang prioritas harus tetap berjalan, namun mungkin panjang jalan, volume pekerjaan, atau skala proyek akan terdampak," jelasnya.

Wiyos mengungkapkan, efisiensi kemungkinan besar akan dilakukan dengan memangkas belanja operasional, seperti belanja Alat Tulis Kantor (ATK), biaya makan-minum rapat, hingga perjalanan dinas.

"Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kita sebenarnya sudah minim, tapi jika ternyata nanti tidak bisa terpenuhi, ya kita harus kurangi lagi SPPD-nya. Dan untuk Danais sudah dipastikan juga ada pengurangan," tutupnya.