Tuduh Aksi 4 November di Bayar, DPD: Ahok Jangan Buat Kegaduhan Baru

Wawancara gubenur non aktif yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan salah satu stasiun televisi asing dengan menuduh peserta Aksi Damai 4 November mendapatkan bayaran sebesar Rp500 ribu merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan baru lagi. Ahok diminta fokus pada kasus hukum yang sedang dihadapinya. ?

"Saya minta Pak Basuki menarik ucapannya dan minta maaf. Pak Basuki ini kapan kapoknya sih. Energi bangsa ini sudah banyak terkuras soal pernyataan dia di Kepulauan Seribu dan sekarang sudah mulai tenang. Bukan malah ikut mendinginkan suasana, malah membuat suasana jadi tidak kondusif lagi," ujar Fahira Idris, di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Fahira mengungkapkan, selama kebiasaan Ahok yang sering berbicara tanpa mengandalkan fakta dan tipis sensitifitas terus dilakoninya, maka selama itu juga berbagai persoalan akan membayanginya.

Fahira meminta, setidaknya Ahok menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Presiden Jokowi untuk menenangkan masyarakat dan mendinginkan situasi pasca Aksi Damai 4 November, terlepas upaya yang dilakukan Presiden itu masih banyak yang mengkritisi.

"Ini jadinya kalau merasa dirinya bukan bagian dari masalah, jadi rasa sensitifitasnya tipis. Merasa benar, yang lain salah. Hormatilah Presiden yang telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Nggak susah kok caranya, Pak Basuki jangan bicara yang dia sendiri tidak tahu kebenarannya," tukas Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Menurut Fahira, Presiden Jokowi harus menegur keras Ahok, karena pernyataan Ahok ini sangat kontraproduktif dengan segala upaya yang telah dilakukan Presiden dalam mendinginkan suasana pasca Aksi 4 November 2016.

"Kalau mau kondisi bangsa ini tenang, Presiden harus menegur keras dan mengultimatum saudara Basuki agar menjaga mulutnya," pungkas Fahira.