Akom Digoyang Setnov, Ketua MPR Ogah Berkomentar

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan angkat bicara terkait gonjang-ganjing keputusan DPP Partai Golkar yang akan memasang kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan mencongkel posisi Ade Komarudin (Akom). Menurut Zulkifli, keputusan untuk menjadikan Novanto sebagai Ketua DPR lagi merupakan hak Partai Golkar. Dia enggan berkomentar lebih terkait dinamika yang terjadi di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Itu hak partai, itu merupakan internal Golkar," kata Zulkifli di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menambahkan dirinya tidak mau dicap untuk mencampuri urusan partai lain. Dia menerangkan jika hal tersebut menimpa kadernya yang berada di kursi pimpinan DPR maka Zulkifli akan bertindak.

"Kalau Pak Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR) ada apa-apa kita yang tanggungjawab. Tapi kalau di Golkar itu urusannya Golkar. Ini kami tidak dalam kapasitas dukung mendukung, terima nggak terima ini murni urusan internal Partai Golkar" kilah Zulkifli.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan dikembalikannya posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto. Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin, saat dihubungi, Senin (21/11/2016).

Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, selanjutnya DPP juga akan berkomunikasi dengan internal partai seperti Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan. Ia menegaskan, wacana pengembalian kursi Ketua DPR bukan karena performa Ade, melainkan untuk mengembalikan wibawa partai.

"Enggak ada salah apa-apa. Ini soal etika dan wibawa partai. Tapi yang penting, ada kesepakatan mengembalikan posisi seperti semula," kata Yorrys.