Menkeu: Amnesti Pajak Bisa Ciptakan 'Trust' antara Negara dengan WP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program amnesti pajak bisa menciptakan rasa saling percaya (trust) antara negara dengan wajib pajak untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

"Amnesti pajak berjalan sukses kalau negara dan wajib pajak bisa memulai hubungan yang kredibel, berdasarkan 'trust' dan saling respek masing-masing," kata Sri Mulyani seusai melakukan dialog dengan profesi notaris, pengacara dan kurator di Jakarta, Rabu malam (23/11/2016).

Sri Mulyani menjelaskan program amnesti pajak bukan hanya sekedar kegiatan melaporkan deklarasi atau penerimaan uang tebusan, namun juga melahirkan budaya kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan terhadap negara.

"Ini bisa menciptakan lembaran baru sehingga sikap saling percaya ini bisa memberikan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi, karena pajak bisa diinvestasikan kembali ke perekonomian dan masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan wajib pajak berpartisipasi dalam program amnesti pajak dan konsisten dalam membayar pajak agar bisa memberikan kontribusi sepenuhnya terhadap pembangunan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.

"Pajak merupakan instrumen penting dalam tujuan bernegara dan pengelolaan ekonomi, termasuk untuk membangun masyarakat adil dan makmur serta memobilisasi sumber daya dalam rangka investasi manusia agar ekonomi mempunyai produktivitas tinggi," ungkapnya.

Sri Mulyani menjamin uang hasil penerimaan pajak benar-benar dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat dan membangun negara ini agar lebih solid dalam menghadapi tantangan maupun perkembangan global.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menggambarkan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan yaitu dengan memberikan ilustrasi mengenai apa yang bisa didapatkan dari uang pajak sebanyak Rp1 triliun.

Uang Rp1 triliun bisa digunakan untuk pembangunan 155 kilometer jalan dan 3.541 jembatan serta pembayaran gaji 9.400 guru senior dan 10 ribu gaji petugas kepolisian selama setahun.

Kemudian, pemberian bantuan beras kepada 729 ribu rumah tangga miskin, 93 ribu ton benih bagi petani serta 306 ribu ton pupuk bersubsidi untuk ketahanan pangan dan bantuan kepada 2,2 juta siswa SD, 1,3 juta siswa SMP dan 1 juta siswa SMA.

Selain itu, membantu pemberdayaan sumber daya manusia dan memberikan bantuan bagi pembenahan 6.765 ruang kelas SD, SMP maupun SMA, pembangunan 50 rumah sakit dan tunjangan profesi 23.585 guru selama setahun.

"Kita menyakini kalau Indonesia bisa maju kalau SDM-nya berpendidikan, dan pendidikan bisa dibentuk kalau sekolahnya baik, gaji guru bisa dibayarkan dan siswa miskin bisa bersekolah," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan, uang Rp1 triliun juga bisa dimanfaatkan bagi 3,6 juta rumah tangga miskin dan 4,2 juta ibu hamil untuk mendapatkan akses kesehatan agar bayi yang dilahirkan tetap sehat.

"Ilustrasi ini agar kita tidak ter-disconnect dengan apa yang kira-kira bisa kita lakukan dengan uang pajak bagi republik ini. Ini nyata, jadi perlu mendapatkan dukungan dari kita semua," katanya. (Ant)