Optimalisasi SBN Dapat Percepat Pembangunan Infrastruktur RI

Bank Indonesia (BI) berencana menggantikan seluruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi Surat Berharga Negara (SBN) dalam operasi moneternya. Kebijakan yang diterapkan jangka panjang ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan.
?
Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Toni Prasetyantono menilai, apa yang dilakukan Bank Indonesia te?rsebut dinilai sangat tepat. Pasalnya pemerintah membutuhkan banyak pendanaan demi percepat pembangunan infrastruktur.

?"Positif, karena SBN itu kan bisa disalurkan menjadi pembiayaan pemerintah, misalnya ke infrastruktur, jadi lebih produktif," kata Toni di Jakarta, Senin (28/11/2016)

Menurutnya, di tengah investasi oleh swasta saat ini masih belum bisa diharapkan, model pembiayaan melalui SBN bisa dijadikan alternatif pemerintah ditengah keterbatasan APBN pada 2017.

Dia mengaku, dengan digantikannya SBI menjadi SBN memang mengurangi instrumen Bank Indonesia dalam mengendalikan gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Namun pada saat ini tampaknya prioritas pendanaan proyek pemerintah lebih urgent daripada operasi menyerap rupiah," tutur Toni.

Toni memperkirakan, kebijakan Bank Indonesia ini paling cepat akan terlihat mulai 2018.

?Senada dengan Toni,??Direktur Jenderal Pembiayaan, Pengelolaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan juga menyambut baik arah kebijakan BI yang ingin mengganti SBI ke SBN sebagai instrumen moneter.

"Kami sambut baik BI gunakan SBN kita sebagai operasi moneter. Karena SBN yang dipegang BI masih di bawah jumlah ideal dalam melakukan operasi moneter," ucap Robert belum lama ini?

Melalui kebijakan ini dia menyakini, BI bisa lebih mudah melakukan stabilisasi dengan SBN ketimbang penggunaan SBI. "Jadi kalau ada outflow BI tidak segan-segan beli SBN karena mereka masih kurang dan butuh. Dan kalau ada instability mereka bisa lakukan intervensi di pasar SBN karena menjadi instrumen moneter," jelasnya.?

Asal tahu saja, optimalisasi SBN sebagai instrumen moneter BI disampaikan Gubernur BI Agus Martowardojo saat memaparkan kebijakan moneter BI 2017 pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016. Hal ini dilakukan untuk menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sebagai bentuk percepatan dalam pendalaman pasar keuangan.

Selain itu, BI secara konsisten mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang sehat. Kemudian pada 2017, BI juga akan memperkenalkan Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging, guna memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank.