Kadin: Dunia Usaha Perlu Stabilitas Makroekonomi

Kalangan pengusaha mengapresiasi langkah-langkah konkret pemerintah menarik investasi melalui penciptaan stabilitas makroekonomi dan politik di dalam negeri.

"Di tengah sentimen negatif global, dunia usaha butuh stabilitas ekonomi. Butuh stabilitas nilai tukar rupiah untuk perhitungan biaya yang harus dikeluarkan," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Rosan memimpin Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia yang digelar dalam rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, 1 hingga 2 Desember 2016, dengan tema "Pemerintah Bersama Dunia Usaha Mendorong Percepatan Laju Pertumbuhan Sektor Riil".

Menurut dia, kondisi makro ekonomi yang masih stabil saat ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen pada Kuartal III 2016, inflasi pada bulan Oktober 2016 sebesar 3,31 persen dan cadangan devisa mencapai 115 miliar dolar AS.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tugas relatif cukup berat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi, dalam setahun terakhir terjadi berbagai peristiwa di tingkat global yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada tahun-tahun mendatang.

Peristiwa lainnya adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang sangat memengaruhi peta perdagangan dunia karena kedekatan hubungan ekonomi Inggris dan Uni Eropa.

Di sisi lain, lanjut Rosan, faktor "Trump Effect" yang menimbulkan instabilitas ekonomi.

"Tugas stabilisasi ekonomi Republik Indonesia ke depan masih sangat berat dengan adanya faktor eksternal yang menciptakan ketidakpastian, seperti Brexit dan juga 'Trump Effect'?yang menjadikan instabilitas ekonomi," ujar Rosan.

Kadin sebagai mitra pemerintah di bidang ekonomi secara konsisten berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan politik sehingga Indonesia menjadi negeri yang ramah bagi investasi.

"Sebagai mitra pemerintah, Kadin melakukan langkah-langkah penyesuaian atas program Kadin Indonesia ke depan agar sejalan dengan visi, misi, dan program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian," kata Rosan. (Ant)