BEI Sarankan Pemerintah Terbitkan Obligasi Daerah

Pemerintah diharapkan bisa menggenjot pencariaan dana lewat penerbitan obligasi daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal demikian?berkaitan dengan ketidakpastian perekonomian global yang berpotensi memicu keterbatasan sumber pendanaan bagi pembangunan.?

Hal itu?diungkapkan oleh Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan, di Jakarta, Senin (5/12/2016).?

"Sebenarnya perlu bagi daerah-daerah untuk menerbitkan municipal bond di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memungkinkan adanya keterbatasan pendanaan pembangunan di daerah," ujarnya.?

Ia menyatakan, BEI selama ini terus mendorong dan mengupayakan penerbitan obligasi daerah yang sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan. ?"Jadi, kebutuhan pendanaan di daerah bisa juga melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi," tuturnya.

Menurut Nicky, sejak beberapa tahun terakhir keinginan menerbitkan municipal bond oleh sejumlah Pemda sudah menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal itu tersebut tercermin dari adanya keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur hingga Riau.?

Sementara, perlu diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah menggodok aturan yang memungkinkan pemda menerbitkan obligasi atau surat utang.?

Dalam aturan pasar modal, pemda yang akan menawarkan obligasi harus diaudit lebih dulu oleh akuntan yang terdaftar di OJK. Sementara laporan keuangan pemda diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, BPK tidak terdaftar sebagai auditor yang berhak mengeluarkan pendapat tentang kesiapan emisi obligasi daerah di OJK.

Solusi ini yang tengah dibahas OJK. Apakah BPK dimungkinkan memberikan penugasan kepada akuntan yang terdaftar di OJK atau tetap BPK yang mengaudit laporan keuangan pemda sebagai dasar melakukan penawaran obligasi daerah.

Ketentuan tentang penerbitan obligasi daerah sudah tercantum dalam pasal 300 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.?