Anggota DPR: Mendikbud Jangan Mudah Memunculkan Wacana Baru

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk tak mudah melempar wacana ke publik.

"Mendikbud jangan mudah memunculkan wacana baru, sehingga menimbulkan polemik baru," ujar Fikri di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Pernyataan Fikri tersebut terkait wacana moratorium Ujian Nasional (UN) yang dilontarkan oleh Mendikbud dan kemudian tidak disetujui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dia menambahkan model pengambilan keputusan dengan cara melempar isu atau sampaikan wacana lebih dulu ke publik tidak kondusif, jika kemudian hari wacana tersebut ditentang pemerintah sendiri.

"Artinya sumbernya dari pemerintah, tapi kemudian ditolak oleh pemerintah".

Menurut dia, pola komunikasi seperti itu tidak produktif atau dengan kata lain menjalankan politik gaduh.

Seharusnya, pelemparan wacana tersebut harus melalui proses komunikasi internal pemerintah terlebih dahulu, sebelum dilempar ke publik.

"Menurut saya, ini ada problematika internal pemerintah, antara menteri sebagai pembantu presiden berbeda dengan presiden dan wakil presiden pada pengambilan keputusan sektor tertentu," cetus dia.

Fikri menjelaskan pihaknya tak mempermasalahkan apakah UN mau lanjut atau tidak, namun dengan berbagai catatan misalnya jika ada manipulasi maka harus dipertanggungjawabkan.

Sementara itu,pemerhati pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Sa'id Hamid Hasan, mengatakan jika UN diberlakukan, maka pemerintah telah berlaku tidak adil dan diskriminatif pada anak bangsa.

"Jika UN hanya sekedar pemetaan maka harus diikuti tindak lanjut perbaikan proses pendidikan, sebenarnya bagus. Tapi jangan dilakukan di tahun terakhir agar anak yang tidak mencapai standarmaka masih punya waktu memprrbaiki kemampuannya dan sekolah punya kesempatan memperbaiki kemampuan tersebut," papar Said. (Ant)