Venezuela Tarik Peredaran Uang Kertas Pecahan Tertinggi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Venezuela akan menarik uang kertas pecahan tertinggi dari peredaran dalam 72 jam mendatang. Hal itu dilakukan untuk memerangi penyelundupan.

Data bank sentral menunjukkan, lebih dari enam milliar pecahan 100 bolivar beredar di pasaran. Uang kertas pecahan tertinggi tersebut akan diganti dengan koin dan uang kertas baru yang bernilai lebih tinggi. Warga Venezuela akan memiliki waktu 10 hari mulai dari Rabu untuk menukarkannya.

Pengumuman penggantian uang kertas 100 bolivar dengan koin disuarakan Presiden Nicolas Maduro melalui tayangan yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Menurutnya, tindakan itu diperlukan guna melawan para pelaku penyelundupan.

"Saya telah memberi perintah untuk menutup semua perbatasan darat, laut, dan udara sehingga uang yang di bawa ke luar tidak bisa ditukar dan mereka terjebak dengan hasil kejahatan mereka di luar negeri,"kata Maduro, seperti diktuip dari laman?BBC?di Jakarta (13/12/2016).

Menurut Maduro, penggantian uang kertas pecahan 100 bolivar tersebut juga dilakukan demi mengatasi kekurangan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya.

Uang kertas pecahan 100 bolivar telah kehilangan nilainya selama beberapa tahun terakhir dan kini bernilai sekitar dua sen.

Selain menggantikan 100 bolivar dengan koin, Bank Sentral Venezuela akan merilis enam uang kertas pecahan baru, mulai dari 500 bolivar hingga 20.000 bolivar, pada 15 Desember.

Venezuela saat ini, menghadapi krisis ekonomi dan politik dengan tingkat inflasi tinggi. Data terakhir pemerintah Venezuela pada Desember 2015, inflasi mencapai 180 persen. Akan tetapi, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan harga-harga tahun depan akan melonjak lebih dari 2.000 persen.

Selain itu, penghapusan uang kertas pecahan tinggi juga dilakukan oleh pemerintah India pada awal November lalu. Perdana Menteri India Narendra Modi beralasan penarikan uang kertas 500 dan 1.000 rupee ditempuh dalam rangka menindak korupsi dan kepemilikan uang ilegal.

Namun, langkah Modi dipandang mencederai stabilitas ekonomi politik India.