BI, Kebijakan Moneter Seimbang, dan The Fed (3/3)

Masih segar dalam ingatan, ketika pada awal 2016, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluh tentang tingginya suku bunga perbankan yang telah menggeregoti daya saing ekonomi nasional.

Pasalnya, suku bunga kredit di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara yakni di atas 10 persen, dibanding negara-negara kawasan lainnya yang sebesar 3-5 persen. Namun, setelah BI menurunkan secara agresif suku bunga acuannya, ternyata dampak terhadap penurunan suku bunga perbankan tidak bisa serta merta.

Juda mengatakan perlu waktu satu setengah tahun agar penurunan suku bunga perbankan bisa sesuai dengan penurunan suku bunga acuan. Menurut data BI, hingga 15 Desember 2016, suku bunga kredit perbankan telah turun 67 basis poin, sedangkan deposito seesar 131 basis poin, padahal suku bunga acuan telah turun 150 basis poin.

Juda berkilah kontribusi dari kebijakan moneter untuk pertumbuhan ekonomi akan berlanjut pada 2017 melalui efek lanjutan dari pelonggaran moneter yang telah dilakukan sepanjang 2016.

Menurut BI, tahun ini perbankan akan menuntaskan konsolidasi untuk menyelesaikan rasio kredit bermasalah. Dengan begitu, pada awal 2017, perbankan akan lebih leluasa menurunkan suku bunga kredit, karena beban biaya pencadangan akibat kredit bermasalah berkurang.

"Bunga kredit masih bisa melebihi 100 basis poin," kata Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

Di tengah tekanan eksternal dan internal pada 2017, janji BI untuk tetap akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan selalu ditagih.

Direktur Keuangan PT, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Haru Koesmahargyo mengatakan janji relaksasi GWM Primer dengan perhitungan rata-rata GWM per periode (GWM Averaging) akan sangat membantu likuiditas perbankan.

"Pernyataan The Fed untuk tiga kali kenaikan suku bunga tahun depan memang mengejutkan. Tapi kalau di pasar Indonesia mayoritas masih pakai rupiah. Jika likuiditas ada, itu membantu sekali," ujarnya. (Ant/Indra Arief Pribadi)