Menutup akhir tahun, ada beberapa catatan penting terkait pertumbuhan ekonomi dari sejumlah pengamat. Catatan juga disampaikan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Dari beberapa catatan di antaranya terkait membangun pertumbuhan berkualitas.
Salah fokus pembenahan ekonomi dapat dilakukan di sektor pertanian. Alasannya, saat ini kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 15% dengan serapan tenaga kerja 35% dari total tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah perlu membereskan sektor pertanian terutama hortikultura. Sektor ini memberikan pendapatan yang mencukupi untuk petani.
"Apabila sektor pertanian beres maka setengah dari persoalan ekonomi Indonesia beres," ujar Eko Listiyanto, peneliti INDEF.
Beberapa produk hortikultura yang menjadi andalan Indonesia saat ini adalah padi, jagung, ubi, dan kedelai. Yang perlu dilakukan, pemerintah saat ini adalah menggarap komoditas lain demi klasterisasi antara mana komoditas pertanian untuk ekspor dan untuk konsumsi sebab keterkaitan tinggi dengan inflasi dan komoditas yang memberikan dampak besar kepada pendapatan petani.
Klasterisasi tersebut akan memberikan gambaran penanganan berbeda dari masing-masing tipe komoditas. Sebagai contoh penyediaan benih tanaman holtikultura saat ini bisa memberikan income tinggi bagi petani.
Kemudian meningkatkan investasi di bidang pertanian sebagai cara yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Mengingat lahan petani yang sempit maka perlu intensifikasi. Tantangan intensifikasi harus didukung research and development (R&D) yang kuat.
Dukungan R&D bagi pertanian menjadi sangat penting. Dibandingkan negara lain, alokasi R&D Indonesia masih sangat kecil. R&D spending di Indonesia baru 0,27% dari produk domestik bruto pertanian, sedangkan Malaysia 1,92%. Karena R&D rendah, penemuan benih unggul yang dihasilkan tidak seperti diharapkan. Padahal, return on investment untuk R&D tinggi sekali, antara 43%-151%.
Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi juga dapat dilakukan melalui pengelolaan dana desa, 20% untuk pemberdayaan masyarakat. Jika ini dilakukan maka dampaknya akan signifikan untuk peningkatan kesejahteraan.
"Saat ini dana desa hanya untuk infrastruktur, memang tujuannya untuk mempermudah akses masyarakat mengeluarkan hasil komoditas, tapi kalau komoditasnya belum ada ya bagaimana," ujar Eko.
Kemudian mendorong ekonomi daerah berbasis sumber daya alam (SDA) yang berkualitas. Hal ini secara tidak langsung mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Dan pembangunan UMKM berbasis ekspor, meskipun tidak bisa ekspor, namun standar dan kualitas ekspor harus dicapai.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Agus Aryanto
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement