Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara meminta Dinas Kelautan dan Perikanan di provinsi itu agar dapat dilibatkan dalam penyeleksian pemberian asuransi terpadu terhadap nelayan tradisional.
"Sebab, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang selama ini dianggap mengetahui mana berprofesi nelayan atau bukan nelayan," kata Sekretaris DPD HNSI Sumut Pendi Pohan di Medan, Minggu (8/1/2017).
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, menurut dia, jangan sampai terkecoh dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan mengaku-ngaku sebagai nelayan tradisional untuk mendapatkan bantuan asuransi.
"Padahal mereka itu, tidak berhak disebut sebagai nelayan kecil, karena tidak pernah terlihat menangkap ikan di laut," ujar Pendi.
Ia mengatakan, dalam program pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyejahterakan kehidupan nelayan tradisional, ada-ada saja orang yang kesempatan berusaha mencari keuntungan pribadi.
Cara-cara yang licik dan tidak terpuji seperti itu harus dapat dicegah DKP, sehingga tidak merugikan keuangan negara.
"Nelayan palsu atau ilegal tersebut, harus segera dibatalkan karena mereka tidak berwenang memperoleh bantuan asuransi dari pemerintah pusat," ucapnya.
Pendi menjelaskan, mengenai nama-nama nelayan tradisional yang benar berprofesi sebagai nelayan ada datanya pada pengurus DPD HNSI Sumut.
Bahkan, data nelayan Sumut yang masih aktif, ada dalam catatan pengurus HNSI di daerah tersebut, dan tidak bisa dibohongi atau ditipu.
Oleh karena itu, kata dia, HNSI Sumut memiliki kompetensi untuk menentukan nelayan yang akan diberikan asuransi tersebut.
"Keterlibatan HNSI Sumut itu, untuk mencegah nelayan yang tidak jelas atau 'abal-abal' dan juga untuk menyelamatkan uang negara," kata mantan Ketua DPC HNSI Kota Medan itu.
Sementara itu, jumlah nelayan tradisional yang mendapatkan bantuan asuransi dari DKP Sumut tahun 2016, tercatat 10 ribu orang.
Diharapkan pada tahun 2017, 20 ribu lagi nelayan tradisional Sumut dapat bantuan asuransi. Jumlah nelayan tradisional tercatat di DKP Sumut tercatat 250 ribu orang. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement