INDEF: Sektor Infrastruktur Lebih Tepat Dibiayai Perbankan Syariah

Kebutuhan pendanaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun kedepan ditaksir mencapai Rp4,900 triliun. Hal tersebut menjadi gula-gula tersendiri bagi sektor perbankan untuk masuk dan membiayai ragam proyek infrastruktur tanah air.

Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan pembiayaan yang bersifat jangka panjang seperti pembiayaan proyek infrastruktur dan juga sektor riil seperti pertanian, perkebunan dan juga properti sangat tepat dibiayai dengan skema syariah. Pasalnya melalui skema ini bunga dan resiko atas proyek yang ditanggung, baik itu oleh debitur maupun kreditur bersifat tetap. ?Kalau di Konvensional kan bunganya fluktuatif, jadi tidak tepat untuk pembiayaan jangka panjang,? katanya kepada wartaekonomi, Rabu (11/1/2017).

Lebih lanjut dirinya mengatakan dengan pembiayaan syariah segala hal yang sifatnya bunga dan juga resiko sudah disepakat diawal, jadi mengurangi resiko kerugian di salah satu pihak. Untuk itu, perbankan syariah harus lebih agresif dan kreatif lagi dalam mengelola portofolio kreditnya untuk lebih tepat sasaran.

Meski begitu, Enny menambahkan untuk menggenjot pembiayaan di sektor infrastruktur dibutuhkan dana pihak ketia (DPK) yang berkualitas dan juga kuat. Nah selama ini dana pihak ketiga yang ada hanya bersifat jangka pendek, artinya perbankan syariah bakal mengalami kesulitan likuiditas secara jangka panjang jika hanya mengandalkan dana murah saja.

?Sukuk merupakan instrumen pendanaan yang baik, tetapi pengelolaan DPK dengan baik juga harus tetap dilakukan, agar volumenya terus bertambah dan juga kuat,? tutupnya.