2017, Pemerintah akan Angsur Biaya Proyek 'LRT' Jabodetabek dan Tangerang Rp1 Triliun

Pemerintah akan mengangsur biaya pengerjaan proyek "light rail transit" (LRT/kereta ringan) di Jabodebek dan Palembang sebesar masing-masing Rp1 triliun pada 2017 kepada dua kontraktor. PT Adhi Karya Tbk menjadi kontraktor untuk LRT Jabodebek, sementara PT Waskita Karya Tbk bertanggung jawab untuk pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan.

"Dari pemerintah kami bayar masing-masing Rp1 triliun. Jadi Rp1 triliun untuk LRT Jabodebek dan LRT Palembang Rp1 triliun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (11/1/2017). Menurut mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu, pemerintah memang masih melakukan pembicaraan mengenai pendanaan pengganti biaya konstruksi yang masih dibebankan kepada kontraktor.

"Atas angsuran itu sendiri, kami akan bicara dengan Menteri Keuangan pada minggu ini untuk dicari solusinya dengan pendanaan apa, apakah dengan pinjaman bank, sukuk atau lainnya. Nanti Menkeu (yang tentukan)," ujarnya.

Berdasarkan Perpres 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan dan Perpres 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN.

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk Budi Harto, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pembayaran pengganti biaya pengerjaan proyek akan dilakukan bertahap dari total biaya sekitar Rp23,5 triliun. Meski tahun ini akan mendapat penggantian sebesar Rp1 triliun, Budi Harto mengaku belum ada kepastian periode penggantian biaya konstruksi karena masih harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. "Belum dipastikan sampai 2024 atau kapan, nanti dikaji Kemenkeu dulu," imbuhnya.

Ada pun hingga saat ini, ia mengaku perseroan sudah mengeluarkan Rp2 triliun untuk pembangunan awal. "Untuk tahun ini kami menganggarkan biaya untuk LRT sebesar Rp7 triliun," ucapnya. Budi Harto menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, perseroan akan menerbitkan obligasi. Namun, ia mengaku masih terus mempertimbangkan opsi lain termasuk pinjaman dari perbankan. "Berapa komposisinya, masih dipelajari," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan pendanaan proyek LRT Jabodebek tidak bermasalah. Ada pun angsuran yang diberikan pemerintah untuk mengganti biaya pengerjaan proyek juga termasuk pemberian penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 triliun.

"Kami tadi bicarakan dengan Menhub dan Kemenkeu supaya proyek ini kontinuitasnya bisa selesai 2019. Pendanaannya kami lihat yang terbaik, apakah sukuk atau apa. Mungkin minggu depan kita akan dapat gambaran lebih jelas lagi," tambahnya. (Ant)