Gerindra Tolak Dana Haji Digunakan Biayai Proyek Infrastruktur

Pemanfatan dana haji?untuk pembiayaan proyek infrastruktur di?Indonesia memiliki risiko sangat tinggi serta kendala return of investment yang sangat lama.

Wakil Ketua Umum?Gerindra Arief Poyuono mengatakan pihaknya dengan tegas menolak pengalokasikan dana haji ke proyek infrastruktur. Ia mengimbau pemerintah?menginvestasikan dana tersebut ke dalam bentuk pembelian surat utang negara karena mampu mengurangi risiko kerugian.

"Sangat berisiko jika diinvestasikan ke pembangunan proyek infrastruktur sebab dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh pemerintah rawan dengan mark up dan korupsi dan banyak yang mangkrak," katanya di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

Arief Poyuono menyampaikan salah satu risiko terbesar adalah adanya mafia?di setiap pembangunan proyek infrastruktur. Ia?menuding Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) yang merupakan "sarang" dari mafia proyek.

"Selama maraknya mafia di PUPR sekarang dalam setiap pembangunan proyek infrastruktur maka akan sangat berisiko jika dana setoran jemaah haji digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan ketidakmampuan pemerintah mencari dana untuk pembiayaan proyek infrastruktur karena kreditor sudah tahu keburukan sistem tender proyek infrastruktur oleh Kemenpupera. Ia menyatakan para mafia sudah menguasai tender proyek sehingga harga menjadi tidak ekonomis.

"Jadi tolonglah jangan dana setoran dari calon calon tamu Allah dimain-mainkan sebab akan sangat sensitif," paparnya.

Disampaikan, masih banyak cara lain yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mencari sumber pendanaan proyek. Ia menyebutkan salah satu caranya dengan meyakinkan investor dan mengurangi hambatan investor genuine untuk berinvestasi.

"Jadi, tolong janganlah dikorbankan dana milik tamu tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji hanya karena ingin sukses dalam proyek pembangunan infrastrutur impian Pak Joko Widodo," pungkasnya.