BPN Gencar Sosialisasi Atasi Kendala Pembebasan Lahan Proyek Jalan

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan (Sulsel), HM Hikmad, menuturkan pembebasan lahan merupakan masalah klasik yang kerap menghambat pengerjaan proyek jalan. Guna mengatasi kendala tersebut, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Terlebih di wilayahnya, terdapat sejumlah megaproyek jalan yang menjadi prioritas yakni Bypass Mamminasata dan Middle Ring Road (MRR) di Makassar.

"Langkah terobosan yang akan ditempuh yakni sosialisasi ke masyarakat, khususnya pemilik lahan. Harus diberikan pemahaman tentang pengerjaan proyek demi kepentingan umum. Soal pembebasan lahan memang tidak hanya terjadi di sini (Sulsel), tapi hampir di seluruh Indonesia dan itu cukup menghambat," kata Hikmad di Makassar, Jumat (20/1/2017).

Hikmad mengimbuhkan guna menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan diperlukan adanya sinergitas seluruh pihak terkait. Mulai dari pemerintah daerah, user alias pelaksana proyek, BPN hingga pemilik lahan. "Soal pembebasan lahan itu kan banyak yang terkait, belum lagi jika ada pihak yang menaksir lain," tutur dia.

Hikmad menegaskan pemerintah bisa saja mengambil langkah tegas melalui konsinyasi bila ada pemilik lahan yang ngotot mempertahankan kepemilikannya. Namun, langkah tersebut ditegaskannya merupakan solusi terakhir bila tidak ada titik temu. Pemerintah disebutnya berkomitmen mengutamakan cara-cara persuasif.

Kepala BPN Kota Makassar, Achmad Kadir, mengatakan pihaknya akan lebih pro-aktif untuk membantu pemerintah daerah melakukan pembebasan lahan untuk proyek jalan. Terlebih, sudah ada permintaan langsung dari Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, untuk lebih aktif melakukan sosialisasi, penyuluhan dan inventarisasi. Adapun, soal negoisasi harga lahan tetap menjadi domain pemerintah setempat.

Hal serupa disampaikan Kepala BPN Kabupaten Maros, Andi Nuzulia, yang menyebut sosialisasi kepada masyarakat mutlak ditingkatkan. Di daerahnya, kata dia, banyak pemilik lahan yang kurang paham terkait mekanisme pembebasan lahan. Mereka ogah melepas lahannya bila tidak ada patokan nilai. Padahal, patokan nilai itu bisa dibuat tinggi bila memang pemilik lahan memiliki alasan yang rasional.

"Mereka tidak mau serahkan kalau tidak ada nilai. Padahal, tim appraisal tidak bisa memberikan nilai bila tidak ada alasan yang jelas. Makanya, sosialisasi harus lebih dimaksimalkan lagi," kata Nuzulia sembari memaparkan untuk proyek Bypass Mamminasata tahap I di Maros tercatat masih ada 156 bidang tanah yang belum dibebaskan.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, amat mengharapkan tahap I proyek Bypass Mamminasata yang menghubungkan sekitar empat sampai lima kabupaten/kota bisa segera rampung. Begitu pula dengan proyek MRR di Makassar. Kedua megaproyek itu diyakininya mampu mengurai kemacetan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.